Page 381 - Modul MP
P. 381
Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri.
Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik
Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah.
Kebijakan Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan/ Keputusan Menteri
Keuangan maupun surat Menteri Keuangan yang memuat prinsip
pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah terdiri atas kebijakan umum
Barang Milik Negara/ Daerah dan/ atau kebijakan teknis Barang Milik
Negara.
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik
Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum
m) Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/ Daerah dilakukan
oleh:
• Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/ atau
• Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah yang berada
di dalam penguasaannya.
Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk kantor/satuan kerja
dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban.
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil
audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan
Barang Milik Negara pada unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik
Negara.
Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara/ Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan,
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 124
