Page 382 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/ Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang
dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan
audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara/ Daerah.
Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian atas Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri.

D. Sistem Pengelolaan BMN/D
a. Sistem pengelolaan BMN
Integrasi sistem pengelolaan BMN dan sistem anggaran merupakan amanat
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, PP Nomor 90 Tahun
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-KL), dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Integrasi tersebut
diperlukan sebagai upaya pencapaian pengelolaan keuangan negara yang
lebih efektif, efisien, dan optimal. Agar dalam implementasinya sesuai dengan
tujuan tersebut, koordinasi antara DJKN dengan instansi terkait seperti DJA,
DJPB, dan K/L menjadi elemen keberhasilan penerapan perencanaan
kebutuhan BMN.

Amanat PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahun Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA
Prioritas dan plafon sementara yang disingkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 125