Page 384 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan
belanja (modal) dalam penyusunan APBD.

3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.
Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat
agar tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan dan tidak
termanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran
auditor internal sangat penting.

4) Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti
auditor internal dan appraisal (penilai).
Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai
oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam
pengelolaan aset daerah antara lain:
a) Identifikasi dan inventarisasi aset daerah;
b) Memberi informasi mengenai status hukum harta daerah;
c) Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud;
d) Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan;
e) Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016, penilaian
barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik
daerah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan
neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan
bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari
daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan
dari daftar barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah
dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada
dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan sudah
beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab
lain.

Penghapusan dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama
Kepala Daerah untuk barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada
dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan dengan
Keputusan Kepala Daerah untuk barang milik daerah yang sudah
beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab
lain.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 127