Page 398 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 4a - Modul Sumber Daya Manusia (SDM)
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Perencanaan SDMK dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi unit
organisasi maupun bagi pegawai. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:
a. Manfaat bagi institusi
1) bahan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
2) bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
3) bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
4) bahan sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
5) bahan penyusunan standar beban kerja; jabatan/kelembagaan;
6) penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban
kerja organisasi;
7) bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang
kekurangan;
8) bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan
sumber daya manusia.
b. Manfaat bagi wilayah
1) Bahan perencanaan distribusi;
2) Bahan perencanaan redistribusi (pemerataan);
3) Bahan penyesuaian kapasitas produksi;
4) Bahan pemenuhan kebutuhan SDMK;
5) Bahan pemetaan kekuatan/potensi SDMK antar wilayah;
6) Bahan evaluasi dan penetapan kebijakan pemerataan, pemanfaatan, dan
pengembangan SDMK.

Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan disusun secara periodik, yaitu jangka
waktu 1 (satu) tahun untuk perencanaan kebutuhan jangka pendek (tahunan) dan
jangka waktu 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun untuk perencanaan kebutuhan
jangka menengah dan disusun secara berjenjang mulai dari fasilitas pelayanan
kesehatan seperti Puskesmas. Penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan
dapat dilakukan dengan metode berdasar institusi dan wilayah. Materi ini akan
membatasi pembahasan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan
berdasar institusi karena Puskesmas merupakan institusi pelayanan kesehatan.

Penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan berdasar institusi terdiri dari dua
metode yaitu metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) dan metode
standar ketenagaan minimal. Metode ABK-Kes digunakan sebagai dasar
pengajuan usulan formasi karena ABK-Kes menghitung kebutuhan riil sesuai
dengan beban kerja yang dilakukan. Sedangkan perhitungan dengan metode
standar ketenagaan minimal digunakan untuk pendirian baru atau peningkatan
klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah pemerintah daerah
kabupaten/kota, serta di Fasilitas Pelayanan Kesehatan daerah terpencil, sangat
terpencil, perbatasan, tertinggal, dan daerah yang tidak diminati.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 8