Page 46 - C:\Users\NAFISA RAHMAH\OneDrive\Documents\Buku Digital Kerjasama\
P. 46
BAB IV
PIHAK PELAKSANA KERJA SAMA
A. Dasar Kerja Sama
Kerja sama yang dijalin antara Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) dengan
mitra-mitranya dilaksanakan melalui proses formal yang diawali dengan penandatanganan
Nota Kesepahaman, yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini
berfungsi sebagai dokumen awal yang merinci komitmen umum kedua belah pihak untuk
bekerja sama di bidang-bidang yang telah disepakati. Setelah itu, untuk mengatur lebih rinci
pelaksanaan kerja sama, PIPB dan mitranya akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama, atau
Memorandum of Agreement (MoA). MoA ini menetapkan secara spesifik hak dan kewajiban
masing-masing pihak, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan jangka waktu kerja sama, serta
berbagai ketentuan operasional lainnya. Dengan pendekatan ini, kerja sama antara PIPB dan
mitra-mitranya dapat berjalan secara terstruktur dan efektif, memastikan tercapainya tujuan
bersama yang telah disepakati.
1. Pihak Politeknik Industri Petrokimia Banten
Kerja sama yang dilakukan oleh Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB)
melibatkan beberapa pihak kunci, yaitu: (1) Direktur, (2) Pembantu Direktur 3 Bidang
Kerja Sama dan Kemahasiswaan, serta (3) Ketua lembaga selingkung PIPB. Mereka
berperan dalam memfasilitasi berbagai aspek kerja sama, yang meliputi:
a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan, dan kebudayaan.
b. Pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran.
c. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu.
d. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat.
e. Pelaksanaan kerja sama di bidang manajemen.
f. Pengembangan sarana dan prasarana melalui kerja sama.
g. Pengembangan sumber daya manusia.
h. Bentuk kerja sama lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, namun sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pihak-pihak ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa kerja sama yang dijalin
oleh PIPB berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,
serta tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.
40
