Page 50 - C:\Users\NAFISA RAHMAH\OneDrive\Documents\Buku Digital Kerjasama\
P. 50
BAB V
PENGELOLAAN KERJA SAMA
A. Organisasi Pengelola Kerja Sama
Pelaksanaan kegiatan kerja sama di Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) dimulai
dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara
Direktur PIPB dan Direktur dari pihak mitra, seperti Direktur Perusahaan atau Pimpinan
Lembaga terkait. MoU ini berfungsi sebagai dokumen awal yang menetapkan kesepakatan
umum antara kedua belah pihak. Setelah MoU disepakati, langkah selanjutnya adalah
penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau yang juga dikenal sebagai
Memorandum of Agreement (MoA). PKS/MoA ini bersifat lebih operasional, mengatur detail
teknis pelaksanaan kerja sama, termasuk tanggung jawab masing-masing pihak dan ketentuan
lainnya.
Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama ini
terdiri dari tiga elemen utama: (1) Direktur PIPB, (2) Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama
dan Kemahasiswaan, serta (3) Penanggung Jawab Kegiatan yang ditunjuk untuk mengawasi
dan mengelola kegiatan kerja sama tersebut.
B. Penanggung Jawab Kerja Sama
Penanggung jawab kerja sama di Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) terdiri dari
Direktur dan Pembantu Direktur 3 Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan. Dalam
menjalankan tanggung jawabnya, Direktur didukung oleh Pembantu Direktur 3, yang memiliki
peran utama dalam mengelola dan memastikan kelancaran kerja sama yang dijalankan oleh
institusi.
Pembantu Direktur 3 atau pejabat yang ditunjuk diberikan wewenang untuk
menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) yang
bersifat operasional, tentunya dengan sepengetahuan Direktur atau Pembantu Direktur 3.
Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan tim
pelaksana kegiatan kerja sama sesuai kebutuhan, serta melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut.
Untuk memastikan akuntabilitas, pejabat penanggung jawab kerja sama diwajibkan
memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Direktur atau Pembantu Direktur
3. Laporan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh ketua pelaksana kegiatan kerja
44
