Page 59 - C:\Users\NAFISA RAHMAH\OneDrive\Documents\Buku Digital Kerjasama\

c. Dana Dibagi Berdasarkan Komposisi yang Disepakati (Share Cost)

Skema ketiga adalah pembagian biaya (share cost), di mana tanggung jawab finansial dari

kerjasama dibagi antara PIPB dan mitra industri berdasarkan kesepakatan bersama. Komposisi

pembagian dana ini ditentukan di awal kerjasama, berdasarkan kesepakatan yang
mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak, baik dari segi sumber daya, kebutuhan,

maupun tujuan strategis. Pembagian ini biasanya didasarkan pada proporsi yang disetujui
dalam perjanjian kerjasama (MoU) dan dapat bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan. Contoh

share cost ini misalnya 70% biaya ditanggung oleh mitra industri dan 30% ditanggung oleh

PIPB, atau komposisi lainnya tergantung negosiasi dan kebutuhan kedua belah pihak. Skema
ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi risiko dan manfaat dari kerjasama secara

proporsional, menciptakan sinergi yang lebih seimbang.

B. Tahapan Penyusunan Dana

Pengelolaan dana kerja sama di Politeknik Industri Petrokimia Banten dilakukan melalui
beberapa tahapan yang mencakup:

1. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Kerja Sama: Tahap ini
melibatkan perencanaan dan penetapan alokasi anggaran yang akan digunakan dalam

pelaksanaan kerja sama, sesuai dengan tujuan dan lingkup kegiatan.
2. Pengesahan Dana Kerja Sama: Setelah RBA disusun, dana yang dianggarkan perlu

disahkan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua alokasi dana sesuai

dengan peraturan yang berlaku.
3. Pencairan Dana: Dana kerja sama yang telah disahkan kemudian dapat dicairkan

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

4. Penggunaan Dana: Dana yang telah dicairkan digunakan untuk berbagai aktivitas
yang tercakup dalam kerja sama, dengan mematuhi ketentuan dan regulasi yang

berlaku.
5. Pertanggungjawaban Dana: Setelah dana digunakan, unit pelaksana kerja sama wajib

menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Unit pelaksana kerja sama ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kesesuaian tugas dan

fungsi (tusi) serta mempertimbangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya.
Penerimaan dana kerja sama, baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri, disalurkan melalui

Rekening Direktur dalam bentuk mata uang IDR. Untuk kerja sama Luar Negeri, dana yang

53