Page 56 - C:\Users\NAFISA RAHMAH\OneDrive\Documents\Buku Digital Kerjasama\

Naskah yang telah disusun kemudian dikirim ke Bagian Kerja Sama dan Hubungan

Masyarakat untuk ditinjau kembali. Bagian ini selanjutnya meneruskan naskah tersebut ke
Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan BMN (UHTBMN) untuk dipelajari aspek

hukumnya. Setelah dilakukan koreksi dan peninjauan, hasil koreksi dari Bagian UHTBMN
dikembalikan ke Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk kemudian

dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja.

Naskah MoU dan/atau PKS yang telah disepakati oleh unit kerja dan mitra kerja selanjutnya
dikonsultasikan kepada Wakil Direktur IV untuk ditinjau ulang. Substansi dari MoU dan/atau

PKS diperiksa dengan cermat oleh Wakil Direktur IV. Apabila terdapat koreksi, perbaikan
dilakukan segera oleh Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Jika sudah disetujui,

Wakil Direktur IV akan memberikan paraf persetujuan. Jika diperlukan pencermatan lebih

mendalam, tim khusus dapat dibentuk untuk melakukan analisis yang lebih akurat, terutama
dalam bidang ekonomi atau bidang lain yang terkait.

Naskah MoU dan/atau PKS yang telah diparaf oleh Wakil Direktur IV kemudian
disampaikan kepada Direktur sebagai laporan. Khusus untuk naskah PKS, persetujuan juga

harus diperoleh dari Wakil Direktur II selain dari Wakil Direktur IV dan/atau pimpinan unit
pelaksana kegiatan, terutama dalam hal pemahaman tentang keuangan. Proses ini harus

dilakukan dengan memperhatikan kejelasan waktu pada setiap tahapannya.

Jika terdapat koreksi lebih lanjut pada naskah MoU dan/atau PKS, perbaikan segera
dilakukan dan dikonsultasikan kembali hingga memperoleh persetujuan dari Direktur. Setelah

semua persetujuan diperoleh, MoU dan/atau PKS tersebut dibuat dalam dua rangkap, masing-
masing dilengkapi dengan materai, dan siap untuk ditandatangani oleh Direktur dan pihak mitra

kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

Akhirnya, proses penyampaian naskah MoU dan/atau PKS kepada Direktur hingga
pelaksanaan penandatanganan dilakukan oleh Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Bagian ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai rencana
dan kerja sama dapat terlaksana dengan baik.

C. Pelaksanaan Kerja Sama
1. Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah

penandatanganan naskah MoU dan PKS.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, unit

pelaksana kerja sama perlu ditunjuk.

50