Page 3 - CAD-Drafter Ridho
P. 3

Pasal 2
                                      TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN


                  (1).   Tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus
                         mengikuti  petunjuk  yang  berlaku  yaitu  melaksanakan  segala  kewajiban  yang
                         tercantum dalam TOR (Kerangka Acuan Kerja), saran, arahan dan petunjuk yang
                         diberikan  oleh  PIHAK  PEMBERI  KERJA  (Employer)dan  atau  PIHAK
                         PERTAMA.

                  (2).   PIHAK  KEDUA  akan  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang
                         diberikan  oleh  PIHAK  PERTAMA  dengan  segala  kemampuan,  keahlian  dan
                         pengalaman yang dimilikinya dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat 1.

                  (3).   PIHAK  KEDUA  tidak  diperkenankan  memberikan  tanggung  jawab  dan
                         kewajiban yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, kecuali
                         dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

                  (4).   Apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terjadi kesalahan yang
                         semata-mata  dilakukan  oleh  PIHAK  KEDUA,  maka  atas  kesalahan  tersebut
                         menjadi  tanggung  jawab  PIHAK  KEDUA,  termasuk  didalamnya  kesalahan
                         prosedural  dan  konseptual  terhadap  program,  meliputi  pelanggaran  lain  yang
                         timbul dari kesengajaan dan atau sebab gugatan perdata.

                  (5).   PIHAK KEDUAtidak diperkenankan menerima hadiah atau pembayaran untuk
                         keuntungan  pribadi  ataupun  kelompok  yang  merupakan  kegiatan  ilegal  atau
                         korupsi.

                  (6).   Apabila PIHAK KEDUA melanggar pasal 2 Butir 5 maka PIHAK PERTAMA
                         berhak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

                  (7).   PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan semua tanda bukti/kwitansi yang
                         berhubungan  dengan  kegiatan  proyek,  untuk  keperluan  penagihan  (invoicing)
                         kepada PIHAK PERTAMA.

                  (8).   PIHAK KEDUA selama menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 1
                         ayat (1) akan berkedudukan di Semarang.



                                                         Pasal 3
                                      BALAS JASA DAN CARA PEMBAYARAN

                  (1)    PIHAK KEDUAakan menerima imbalan jasa, dengan ketentuan sebagai berikut:

                         1.1  PIHAK KEDUA akan menerima imbalan jasa sebesar totalRp.6.500.000,-
                               (Enam  JutaLima  Ratus  Ribu  Rupiah)  setiap  bulannya  dari  PIHAK
                               PERTAMA diluar pajak penghasilan (PPh 21).



                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8