Page 5 - CAD-Drafter Ridho

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1). Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara
musyawarah (bi-partit).

(2). Apabila dengan cara musyawarah (bi-partit) tidak dapat diselesaikan, maka kedua
belah pihak akan menyelesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator
yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan Provinsi.

(3). Apabila dengan cara mediasi tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak
akan menyelesaikan melalui konsiliasi yang dilakukan oleh konsiliator yang
terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
Provinsi.

(4). Apabila dengan cara konsiliasitidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak
akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).

(5). Apabila dengan cara pada pasal 4 ayat (4) diatas tidak dapat diselesaikan, maka
kedua belah pihak akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri. Keputusan
Pengadilan Negeri tersebut merupakan final dan mengikat kedua belah pihak.

(6). Biaya penyelesaian perselisihan akan ditanggung secara bersama-sama oleh para
pihak.

Pasal 5
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

(1). PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu ini apabila:

1.1. PIHAK KEDUA meninggal dunia.

1.2. PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri memutuskan hubungan kerja,
setelah mengajukan pemberitahuan dan permohonan kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya, dan yang
bersangkutan wajib menyelesaikan tugas dan kewajibannya, serta
mentransfer atau memindahkan semua pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pengganti yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

1.3. PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas tanpa keterangan (mangkir)
atau absen karena sebab-sebab lain selama 10 (sepuluh) hari kerja
berturut-turut atau 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu tahun.

5