Page 4 - CAD-Drafter Ridho
P. 4
Imbalan jasa dibayar sesuai dengan jumlah hari kerja per bulan, dengan
rumus perhitungan:
Imbalan jasa = [Jumlah hari kerja – jumlah hari ketidakhadiran) : jumlah
hari kerja] x jumlah imbalan jasa.
Imbalan jasa akan dibayarkan setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
1.2 Imbalan jasa tersebut sudah termasuk Tunjangan Keagamaan.
1.3 Selama menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2),
PIHAK KEDUA akan diikutsertakan dalam Program BPJS
Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan
Jaminan Kematian).Keikutsertaan untuk mengikuti Jaminan Hari Tua (JHT)
PIHAK KEDUA bersedia dipotong 2% dari total imbalan jasa yang
diterima sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
1.4 PIHAK PERTAMA akan membayarkan gaji bersih kepada PIHAK
KEDUA sebagaimana pasal 3 ayat (1) butir (1.1), dengan cara transfer
melalui nomor rekening PIHAK KEDUA pada
……………………………… Nomor Rekening ………….. atas nama
………………………..
1.4 Selama menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1),
selain yang sudah tercantum pada pasal 3 ayat (1) butir (1.2), PIHAK
KEDUA akan mendapatkan tunjangan/fasilitas mobilisasi dan demobilisasi,
perjalanan dinas, peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja sepanjang
diatur dalam Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
PEMBERI KERJA (Employer).
1.5 PIHAK PERTAMA akan membayarkan PPh 21 ke kantor pajak dan
memberikan bukti potong pajak penghasilan (SSP PPh 21) kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan sendiri SPT PPh
21 ke Kantor Pajak sehubungan dengan kepemilikan NPWP PIHAK
KEDUA.
(2) Atas pemotongan pajak sebagaimana Pasal 3 ayat (1) butir (1.5) adalah bersifat
tidak final dan PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkannya dalam
pelaporan SPT Tahunan pribadi PIHAK KEDUA.
(3) Apabila selama masa kontrak pekerjaan ada perubahan peraturan/kebijakan
tentang perpajakan, maka seluruh kebijakan mengenai perpajakan akan
mengikuti dan tunduk terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
4
