Page 6 - CAD-Drafter Ridho

1.4. PIHAK KEDUA tidak menunjukkan kemampuan dalam pelaksanaan
kewajiban/tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tuntutan PIHAK
PEMBERI KERJA (Employer).

1.5. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Profesional
menjalani pemeriksaan PIHAK YANG BERWAJIB sebagai
TERSANGKA akibat dari penyimpangan, kelalaian atau Tindakan
kejahatan serta pelanggaran hukum atau lainnya.

1.6. PIHAK KEDUA kerja rangkap di tempat lain atau menduduki jabatan
politik atau masuk dalam kepengurusan partai politik yang tertulis pada
Kode Etik Tenaga Profesional, dengan demikian PIHAK KEDUA tidak
dapat menerima atau mengambil haknya seperti yang tertulis pada pasal 3.

1.7. PIHAK KEDUA bertindak ceroboh yang mengakibatkan kerusakan atau
kerugian sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 158
ayat (1), yaitu: terhadap milik PIHAK PERTAMA; terhadap karyawan
lain dalam PIHAK PERTAMA; terhadap diri sendiri; terlibat dalam
pemberontakan pemerintahan yang sah; terlibat dalam kejahatan lainnya;
atau melanggar peraturan PIHAK PERTAMA(terlampir Kode Etik).

1.8. Jika jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, tidak ditepati
oleh PIHAK KEDUA seperti ketentuan dari pasal 1 ayat (2) dan pasal 2
ayat (3) dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sedang PIHAK
PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK
KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh
PIHAK KEDUA.

(2). PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak dalam hal
sebagai berikut:
2.1. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban finansial
sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dari Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu.

2.2. Jika PIHAK PERTAMA tidak memberikan dukungan administrasi yang
diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan proyek sehingga
PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dengan semestinya,
sedangkan PIHAK KEDUA telah memberikan pernyataan secara tertulis
kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan
tidak diindahkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3). Selain dari yang tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis kedua
belah pihak.

6