Page 1485 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1485
2021, No. 1012 -46-
BAB XV
ORGANISASI PROFESI
Pasal 55
(1) Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi
wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
(2) Setiap Analis Pengembangan Kompetensi wajib menjadi
anggota organisasi profesiJabatan Fungsional Analis
Pengembangan Kompetensi.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Analis Pengembangan Kompetensi difasilitasi oleh
Instansi Pembina.
(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Pengembangan Kompetensi wajib menyusun kode etik
dan kode perilaku profesi.
(6) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(7) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Pengembangan Kompetensi setelah mendapat
persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.
Pasal 56
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi
bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis
Pengembangan Kompetensi.
