Page 57 - proper endy
P. 57

4.7. Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan



                            Sesuai  dengan  tupoksi  project  leader  selaku  Kepala  Bidang  Aplikasi
                Informatika  yaitu  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan  pemerintahan

                daerah  di  bidang  Aplikasi  berdasarkan  azas  otonomi  dan  tugas
                pembantuan.  Keterkaitan  mata  kuliah  inti  Manajemen  Perubahan  Sektor
                Publik dengan Aksi Perubahan E-Office pada Pemerintah Kabupaten Aceh
                Singkil adalah :





              1. Mata Kuliah Manajemen Perubahan Sekotr Publik adalah perubahan yang

              harus  diupayakan  oleh  organisasi  publik  dan  ditujukan  untuk  mencapai
              kinerjanya secara efektif, menjaga relevansinya yang pada selanjutnya akan
              memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat.






              2.  Dalam  perubahan  sektor  publik  disebut  proses  sistematis,  karena

              manajemen  perubahan  yang  dimaksud  untuk  melakukan  perubahan  yang
              disengaja  dan  terencana  dengan  baik,  dilaksanakan,  dikendalikan  dan
              dievaluasi dengan baik sesuai fungsi-fungsi manajemennya. E-officce adalah
              perubahan  yang  inovatif  yaitu  peruubahan  yang  mengandung  sesuatu  yang

              setidak-tidaknya  bagi  instansi  yang  diimplementasikan  dan  memberikan
              manfaat bagi peningktan kinerja instansi dan individunya.





              3  .E-office  berpedoman  pada  reformasi  birokrasi  atau  road  map  reformasi
              birokrasi  2010-2014  dan  hingga  sekarang  juga  ,asih  menjadi  acuan  bagi

              instansi pemerintah. E-office merupakan salah satu program dari 9 (Sembilan)
              Program  Reformasi  birokrasi  yaitu  manajemen  perubahan,  penataan  dan
              penguatan  organisasi,  Penataan  Tatalaksana,  penataan  sistem  manajemen
              SDM  Aparatur,  penguatan  pengawasan,  penguatan  akuntabilitas  kinerja  dan
              peningkatan kualitas pelayanan publik.
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62