Page 5 - MAJALAH TUNAS 1-2020

hanya 10. Lembaga eselon I yang baru adalah
Ditjen Pendidikan Tinggi, Ditjen Pendidikan Vokasi,
serta Ditjen PAUD, Dikdasmen. Staf Ahli Menteri,
yang sebelumnya ada lima bidang, dipangkas
menjadi satu, yakni bidang regulasi pendidikan
dan kebudayaan.
Tugas dan fungsi (tusi) yang sebelumnya
diemban sejumlah direktorat di bawah Ditjen PAUD
dan Pendidikan Masyarakat dilebur. Direktorat
PAUD kini di bawah Ditjen PAUD Dikdasmen.
Tusi tentang pendidikan masyarakat disatukan
ke dalam Direktorat Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus, juga di bawah Ditjen PAUD
Dikdasmen. Direktorat Kursus dan Pelatihan kini
Dr. Iwan Syahril, Ph.D
di bawah Ditjen Pendidikan Vokasi. Direktorat SMK
yang sebelumnya bagian dari Ditjen Dikdasmen,
PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
kini berada di bawah Ditjen Pendidikan Vokasi.
Di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Nadiem Anwar Makarim, terjadi perubahan cukup fundamental, baik dihapus.
organisasi dan tata kerja, hingga kebijakan dan program yang baru. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen
Perubahan tersebut menjadi bagian dari reformasi pendidikan yang GTK), meski secara nomenklatur masih sama
digaungkan Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan perlunya namanya, tapi satuan kerjanya semua berubah,
perubahan besar kebijakan pendidikan, ketika memimpin Rapat baik nama dan tusinya. Ditjen GTK kini membawahi
Terbatas Roadmap Pendidikan 2020-2035, di Istana Merdeka, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru
Jakarta, melalui teleconference, pada 4 Juni 2020. dan Tenaga Kependidikan (Dit. P3GTK), Direktorat

Setidaknya ada empat arahan Presiden Jokowi, yakni GTK PAUD, Direktorat GTK Dikdas, dan Direktorat
meliputi: 1) melakukan benchmarking pendidikan; 2) pendidikan GTK Dikmen Diksus.
karakter; 3) Target yang terukur; 4) Reformasi pendidikan. Peta
Ditjen GTK mendapat kehormatan dengan
Jalan Pendidikan harus mempertimbangkan pandemi Covid-19 di
kehadiran dua pejabat tinggi baru. Selain Prof.
Indonesia. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan struktural
Nunuk, tak lain adalah Dirjen Dr. Iwan Syahril,
yang besar, di antaranya penggunaan pembelajaran jarak jauh,
Ph.D, yang dilantik pada 8 Mei 2020. Sebelumnya
percepatan digitalisasi, hingga less contact economy.
Iwan Syahril menjabat Staf Khusus Menteri
Presiden mengingatkan bahwa reformasi pendidikan tidak Bidang Pembelajaran. Prof. Nunuk sebelumnya
hanya ditentukan satu kementerian, Kemendikbud, tetapi menjabat Kepala Lembaga Pengembangan
juga memerlukan dukungan komunitas pendidikan, dukungan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (sekarang
kementerian dan lembaga, dukungan masyarakat, pemerintah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
daerah, dan juga kemitraan dengan swasta. “Karena reformasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah/LPPKSPS)
pendidikan bukan hanya mencangkup penyesuaian kurikulum, mengganti Dr. M.Q. Wisnu Aji, SE, MM, yang
pedagogi, dan metode penilaian, tetapi juga menyangkut perbaikan memasuki masa pensiun. (Lihat: Ditjen GTK:
infrastruktur, penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan Jembatan Transformasi Pendidikan)
dengan dukungan pendanaan,” ujar Presiden.
Sementara pada jajaran eselon II, ada juga
Di awal kepemimpinannya, Mendikbud Nadiem sudah nama baru dan pejabat lama yang dirotasi. Dr.
menggulirkan terobosan melalui kebijakan Merdeka Belajar. Santi Ambarrukmi, M.Ed, mendapat amanah baru
Hingga saat ini sudah ada lima episode kebijakan Merdeka Belajar. memimpin Direktorat P3GTK. Direktur GTK PAUD
Kebijakan pertama adalah Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar masih dijabat Plt. Dr. Abdoellah, M.Pd. Direktur GTK
yang diluncurkan pada akhir Desember 2019. Sementara kebijakan Dikdas dipercayakan kepada pejabat baru, Dr. Drs.
kelima, Mendikbud meluncurkan secara virtual Program Guru Rachmadi Widdiharto, M.A. Sedangkan Direktorat
Penggerak, pada 3 Juli 2020. GTK Dikmen Diksus dipimpin Dr. Praptono, M.Ed.
Organisasi dan tata kerja Kemendikbud juga banyak perubahan. Tugas dan fungsi Ditjen GTK juga ada
Awalnya, sesuai Perpres No 72 Tahun 2019, terdapat 16 lembaga perubahan. Ditjen GTK tak lagi bertanggung
eselon I, yang kemudian dirampingkan Mendikbud Nadiem menjadi jawab pada pembayaran berbagai tunjangan

5
EDISI 1 | TAHUN I | JULI 2020