Page 183 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 183

- 169 -



                                                            Bagian Kedelapan
                                               Pengawasan dan Pengendalian Internal

                                                                 Pasal 230
                                   (1)  Menteri/Pimpinan            Lembaga         menyelenggarakan
                                         pengawasan  dan  pengendalian  internal  terhadap
                                         pelaksanaan        anggaran       Satker     di     lingkungan
                                         Kementerian/Lembaga masing-masing.
                                   (2)  Pengawasan  dan  pengendalian  internal  sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan
                                         ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                                           Bagian Kesembilan
                                                       Tanda Tangan Elektronik

                                                                 Pasal 231
                                   Dalam  rangka  mempersiapkan  sistem  aplikasi  dan  Tanda
                                   Tangan  Elektronik  tersertifikasi,  Menteri  Keuangan  c.q.
                                   Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  dapat  menetapkan
                                   penahapan  implementasi  pembayaran  dengan  sistem
                                   aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

                                                            Bagian Kesepuluh
                                     Tata Cara Pembayaran atas Beban BA Bendahara Umum

                                                                 Pasal 232
                                   Ketentuan mengenai tata cara pembayaran atas beban BA
                                   BUN  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri
                                   Keuangan  mengenai  tata  cara  pencairan  anggaran
                                   pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran
                                   BUN  pada  kantor  pelayanan  perbendaharaan  negara  dan
                                   Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  mengatur  mengenai
                                   pelaksanaan anggaran pada masing-masing Sub BA BUN.

                                                                  BAB VII
                                             AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

                                                              Bagian Kesatu
                                             Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
                                                            Pemerintah Pusat

                                                                 Pasal 233
                                   (1)  Akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan
                                         Pemerintah  Pusat  dilaksanakan  berdasarkan  Sistem
                                         Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
                                   (2)  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
                                         Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
                                         rangkaian  sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara,
                                         peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
                                         akuntansi  sejak  pengumpulan  data,  pencatatan,
                                         pengikhtisaran  sampai  dengan  pelaporan  posisi
                                         keuangan  dan  operasi  keuangan  pada  Pemerintah
                                         Pusat.
                                   (3)  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
                                         Pusat     sebagaimana        dimaksud       pada     ayat     (1)
                                         dikembangkan         berdasarkan        Standar      Akuntansi
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188