Page 188 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 174 -

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA EVALUASI
KINERJA ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Pemantauan

Paragraf 1
Umum

Pasal 240
(1) Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran
dilakukan terhadap:
a. belanja Kementerian/Lembaga; dan
b. belanja BA BUN.
(2) Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran
terhadap belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
a. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara dan/atau Pengelola Fiskal; dan
b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA.
(3) Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran
terhadap belanja BA BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara dan/atau Pengelola
Fiskal.
(4) Pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:
a. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode
aktivitasnya; dan
b. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan
anggaran setelah pengesahan dokumen
pelaksanaan anggaran.
(5) Hasil pengendalian dan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
a. memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan
sesuai dengan yang direncanakan;
b. bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan
tahun berjalan;
c. pengendalian belanja negara; dan/atau
d. peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran
belanja.
(6) Berdasarkan hasil pengendalian dan pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
Keuangan dapat melakukan penyesuaian belanja
Kementerian/Lembaga melalui mekanisme perubahan
RKA-K/L dan/atau penyesuaian belanja BUN melalui
mekanisme perubahan RKA-BUN.
(7) Penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga melalui
mekanisme perubahan RKA-K/L dan/atau
penyesuaian belanja BUN melalui mekanisme
perubahan RKA-BUN dilakukan melalui Revisi
Anggaran sebagaimana diatur dalam BAB V tentang
Revisi Anggaran.