Page 190 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 176 -

(3) Regulasi pelaksanaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi regulasi
mengenai:
a. pelaksanaan anggaran; dan
b. pengelolaan keuangan,
pada tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I,
dan/atau Satker.
(4) Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran
terhadap pelaksanaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui
aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran
terhadap pelaksanaan anggaran ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja Anggaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 244
(1) Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap
belanja/pengeluaran:
a. Kementerian/Lembaga; dan
b. BUN.
(2) Evaluasi kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh:
a. Menteri Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola
fiskal;
b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA; dan
c. KPA BUN.
(3) Evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Menteri
Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja
untuk pelaksanaan:
a. fungsi akuntabilitas; dan
b. fungsi peningkatan kualitas.
(4) Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, bertujuan untuk membuktikan dan
mempertanggungjawabkan secara profesional kepada
pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran
belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BUN.
(5) Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, bertujuan untuk mengukur
efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-
faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA
untuk peningkatan kinerja anggaran dan bahan
masukan penyusunan kebijakan.
(6) Evaluasi kinerja anggaran oleh Menteri Keuangan
selaku BUN dan/atau pengelola fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melibatkan:
a. Kementerian/Lembaga;