Page 192 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 192

- 178 -



                                         kinerja  anggaran  sesuai  kebutuhan  dan  kebijakan
                                         untuk tujuan tertentu.
                                   (9)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  teknis  pelaksanaan
                                         evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan anggaran
                                         ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

                                                                Paragraf 3
                                         Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Pelaksanaan
                                                                 Anggaran

                                                                 Pasal 247
                                   (1)  Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran
                                         sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  245  huruf  b
                                         dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi
                                         atas    pelaksanaan       belanja     Kementerian/Lembaga
                                         dengan rangkaian aktivitas sebagai berikut:
                                         a.   penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan
                                         b.   reviu  atau  telaah  untuk  masukan  kebijakan
                                              pelaksanaan anggaran.
                                   (2)  Penilaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  sebagaimana
                                         dimaksud       pada      ayat     (1)    huruf      a     untuk
                                         Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:
                                         a.   kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga;
                                         b.   kinerja anggaran tingkat unit eselon I; dan
                                         c.   kinerja anggaran tingkat Satker.
                                   (3)  Penilaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dilakukan  dengan
                                         metode  pengukuran  secara  kuantitatif  dalam  rangka
                                         peningkatan  tata  kelola  pelaksanaan  anggaran  dan
                                         peningkatan kualitas belanja pemerintah.
                                   (4)  Reviu      atau    telaah     untuk     masukan       kebijakan
                                         pelaksanaan  anggaran  sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
                                         a.   reviu belanja pemerintah; dan
                                         b.   telaah makro belanja pemerintah.
                                   (5)  Reviu belanja pemerintah sebagaimana dimaksud pada
                                         ayat  (4)  huruf  a  merupakan  analisis  terhadap  aspek
                                         efektif, efisien, dan ekonomis (value for money) belanja
                                         pemerintah  dan  aspek  perkembangan  serta  kendala
                                         operasional,  termasuk  evaluasi  terhadap  kebijakan
                                         teknis pelaksanaan anggaran.
                                   (6)  Telaah  makro  belanja  pemerintah  sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  b  merupakan  analisis
                                         atas  efektivitas  kebijakan  fiskal  terhadap  pencapaian
                                         tujuan makroekonomi pada konteks regional.
                                   (7)  Telaah  makro  belanja  pemerintah  sebagaimana
                                         dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  b  dilakukan  melalui
                                         penyusunan kajian fiskal regional.

                                                                 Pasal 248
                                   (1)  Dalam  melakukan  evaluasi  kinerja  anggaran  atas
                                         pelaksanaan  anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                         Pasal  247  ayat  (1)  digunakan  indikator  kinerja
                                         pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri atas 3
                                         (tiga) aspek, yaitu:
                                         a.   kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197