Page 192 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 192
- 178 -
kinerja anggaran sesuai kebutuhan dan kebijakan
untuk tujuan tertentu.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan anggaran
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
Paragraf 3
Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Pelaksanaan
Anggaran
Pasal 247
(1) Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b
dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga
dengan rangkaian aktivitas sebagai berikut:
a. penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan
b. reviu atau telaah untuk masukan kebijakan
pelaksanaan anggaran.
(2) Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:
a. kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga;
b. kinerja anggaran tingkat unit eselon I; dan
c. kinerja anggaran tingkat Satker.
(3) Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
metode pengukuran secara kuantitatif dalam rangka
peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan
peningkatan kualitas belanja pemerintah.
(4) Reviu atau telaah untuk masukan kebijakan
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
a. reviu belanja pemerintah; dan
b. telaah makro belanja pemerintah.
(5) Reviu belanja pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a merupakan analisis terhadap aspek
efektif, efisien, dan ekonomis (value for money) belanja
pemerintah dan aspek perkembangan serta kendala
operasional, termasuk evaluasi terhadap kebijakan
teknis pelaksanaan anggaran.
(6) Telaah makro belanja pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan analisis
atas efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian
tujuan makroekonomi pada konteks regional.
(7) Telaah makro belanja pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui
penyusunan kajian fiskal regional.
Pasal 248
(1) Dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 247 ayat (1) digunakan indikator kinerja
pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri atas 3
(tiga) aspek, yaitu:
a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;