Page 196 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 182 -

b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau
c. insentif.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dapat berupa:
a. tambahan anggaran kegiatan pada tahun
anggaran berjalan;
b. tambahan anggaran kegiatan pada tahun
anggaran berikutnya; atau
c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga, termasuk untuk
membiayai pengembangan kapasitas pegawai.
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan
keuangan negara.

Pasal 253
(1) Pemberian penghargaan kepada Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 dilakukan
dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja
percepatan pelaksanaan berusaha
Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
(2) Hasil penilaian kinerja percepatan pelaksanaan
berusaha Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
a. sangat baik;
b. baik; dan
c. kurang baik.

Pasal 254
(1) Bentuk penghargaan berupa piagam/trofi penghargaan
dan/atau publikasi pada media massa nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf
a dan huruf b dapat diberikan kepada
Kementerian/Lembaga yang memperoleh nilai kinerja
anggaran sangat baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 249 ayat (8) huruf a.
(2) Kementerian/Lembaga dapat dinominasikan untuk
diberikan penghargaan dalam bentuk insentif dengan
syarat memperoleh:
a. nilai kinerja anggaran; dan
b. nilai kinerja anggaran percepatan pelaksanaan
berusaha bagi Kementerian/Lembaga yang
memiliki tugas dan fungsi di bidang percepatan
pelaksanaan berusaha,
pada kategori sangat baik.
(3) Bentuk penghargaan berupa insentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf c dapat
diberikan kepada 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yang
meraih nilai kontribusi tertinggi terhadap
sasaran/kebijakan tertentu yang diprioritaskan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251
ayat (5).