Page 201 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 201

- 187 -



                                         atas  Pelaksanaan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran
                                         Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
                                         Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);
                                   k.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021
                                         tentang  Tata  Cara  Revisi  Anggaran  (Berita  Negara
                                         Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);
                                   l.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2021
                                         tentang  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  atas  Penggunaan
                                         Dana  Bendahara  Umum  Negara  (Berita  Negara
                                         Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1468); dan
                                   m.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022
                                         tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dalam  rangka
                                         Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
                                         (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
                                         1333),
                                   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                                                                 Pasal 260
                                   Keputusan  Menteri  Keuangan  sebagaimana  dimaksud
                                   dalam Pasal 242 ayat (4), Pasal 243 ayat (5), Pasal 246 ayat
                                   (9) dan Pasal 248 ayat (5) ditetapkan paling lambat bulan
                                   Januari 2024.

                                                                 Pasal 261
                                   Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
                                   diundangkan.
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206