Page 199 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 185 -

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);
d. ketentuan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja
anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200) masih
tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2023;
e. penyelesaian terhadap Revisi Anggaran yang diusulkan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dilaksanakan
berdasarkan mekanisme revisi yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021
tentang Revisi Anggaran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429); dan
f. ketentuan mengenai evaluasi kinerja anggaran atas
penggunaan dana BUN sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2021
tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan
Dana Bendahara Umum Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1468) masih
tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 259
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 660);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur
Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur
Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017
tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan
Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik
Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik