Page 197 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 183 -

Pasal 255
(1) Kementerian/Lembaga yang memperoleh nilai kinerja
anggaran dan/atau kontribusi terhadap
sasaran/kebijakan tertentu yang diprioritaskan
Pemerintah dalam kategori kurang dan sangat kurang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (8) huruf
d dan huruf e, dikenai sanksi.
(2) Kementerian/Lembaga yang memperoleh nilai kinerja
percepatan pelaksanaan berusaha dalam kategori
kurang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253
ayat (2) huruf c dapat dipertimbangkan untuk dikenai
sanksi.
(3) Pengenaan sanksi kepada Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
berupa:
a. teguran tertulis;
b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau
c. disinsentif anggaran.
(4) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis kepada
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dituangkan dalam surat Menteri
Keuangan.
(5) Pengenaan sanksi berupa publikasi pada media massa
nasional kepada Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan
melalui publikasi pada media cetak atau media digital
dalam skala nasional.
(6) Pengenaan sanksi berupa disinsentif anggaran kepada
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, dapat berupa:
a. pengurangan anggaran;
b. pemberian catatan pada DIPA (self blocking
anggaran); dan/atau
c. penajaman/pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing
anggaran).
(7) Disinsentif anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk:
a. gaji dan tunjangan;
b. prioritas nasional; dan
c. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 256
(1) Berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Pasal 252,
Pasal 253, Pasal 254, dan Pasal 255, Direktur Jenderal
Anggaran mengusulkan Kementerian/Lembaga yang
akan diberikan penghargaan dan/atau dikenai sanksi
kepada Menteri Keuangan.
(2) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
Keuangan menetapkan:
a. Kementerian/Lembaga yang diberikan
penghargaan dan/atau dikenai sanksi;
b. bentuk penghargaan dan/atau sanksi; dan/atau