Page 185 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 185

- 171 -



                                         e.   Laporan Realisasi Anggaran;
                                         f.   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
                                         g.   Catatan atas Laporan Keuangan.
                                   (6)  Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada
                                         ayat (4) disampaikan oleh unit akuntansi BUN kepada
                                         Menteri Keuangan.
                                   (7)  Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada
                                         ayat  (4)  digunakan  dalam  penyusunan  Laporan
                                         Keuangan Pemerintah Pusat.
                                   (8)  Pelaporan Keuangan BUN didukung dengan penerapan
                                         Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan sesuai
                                         dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
                                   (9)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Sistem  Akuntansi
                                         Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada
                                         ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
                                         yang mengatur mengenai sistem akuntansi BUN.

                                                              Bagian Ketiga
                                                       Sistem Akuntansi Instansi

                                                                 Pasal 236
                                   (1)  Sistem  Akuntansi  Instansi  sebagaimana  dimaksud
                                         dalam  Pasal  234  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh  setiap
                                         Kementerian/Lembaga.
                                   (2)  Sistem  Akuntansi  Instansi  sebagaimana  dimaksud
                                         pada ayat (1) memproses data transaksi keuangan dan
                                         transaksi barang.
                                   (3)  Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan dalam rangka
                                         menghasilkan                  Laporan                Keuangan
                                         Kementerian/Lembaga.
                                   (4)  Laporan            Keuangan            Kementerian/Lembaga
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
                                         a.   Laporan Realisasi Anggaran;
                                         b.   Laporan Operasional;
                                         c.   Laporan Perubahan Ekuitas;
                                         d.   Neraca; dan
                                         e.   Catatan Atas Laporan Keuangan.
                                   (5)  Laporan            Keuangan            Kementerian/Lembaga
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  disampaikan
                                         kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan Laporan
                                         Kinerja.
                                   (6)  Laporan            Keuangan            Kementerian/Lembaga
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam
                                         penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
                                   (7)  Pelaporan  Keuangan Kementerian/Lembaga didukung
                                         dengan      penerapan       Pengendalian       Internal     atas
                                         Pelaporan      Keuangan       sesuai     dengan      ketentuan
                                         peraturan perundang-undangan.
                                   (8)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Sistem  Akuntansi
                                         Instansi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
                                         berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang
                                         mengatur  mengenai  sistem  akuntansi  dan  pelaporan
                                         keuangan instansi.
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190