Page 184 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 184

- 170 -



                                         Pemerintahan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
                                         mengenai  standar  akuntansi  pemerintahan  dan
                                         kebijakan akuntansi.
                                   (4)  Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
                                         (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang
                                         mengatur  mengenai  kebijakan  akuntansi  Pemerintah
                                         Pusat.

                                                                 Pasal 234
                                   (1)  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
                                         Pusat  dilaksanakan  dalam  rangka  menghasilkan
                                         Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
                                   (2)  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
                                         Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
                                         Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Sistem
                                         Akuntansi Instansi.

                                                              Bagian Kedua
                                            Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

                                                                 Pasal 235
                                   (1)  Sistem       Akuntansi       Bendahara        Umum        Negara
                                         sebagaimana  dimaksud    dalam  Pasal  234  ayat  (2)
                                         dilaksanakan  dan  dikoordinasikan  oleh  Menteri
                                         Keuangan selaku BUN.
                                   (2)  Sistem       Akuntansi       Bendahara        Umum        Negara
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memproses
                                         transaksi keuangan dan/atau barang yang dikelola oleh
                                         BUN.
                                   (3)  Sistem       Akuntansi       Bendahara        Umum        Negara
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
                                         a.   Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
                                         b.   Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang
                                              Pemerintah;
                                         c.   Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
                                         d.   Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
                                              Investasi Pemerintah;
                                         e.   Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
                                              Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
                                         f.   Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
                                              Transfer ke Daerah;
                                         g.   Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
                                              Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;
                                         h.   Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
                                              Transaksi Khusus; dan
                                         i.   Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
                                              Lainnya.
                                   (4)  Sistem       Akuntansi       Bendahara        Umum        Negara
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan
                                         dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan BUN.
                                   (5)  Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada
                                         ayat (4) terdiri atas:
                                         a.   Laporan Arus Kas;
                                         b.   Laporan Operasional;
                                         c.   Laporan Perubahan Ekuitas;
                                         d.   Neraca;
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189