Page 264 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 264

- 249 -



                               PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI USULAN SBK

                  NO                                          URAIAN
                  (1)    Diisi nama surat usulan SBK.
                  (2)    Diisi nomor surat usulan SBK.

                  (3)    Diisi tanggal surat usulan SBK.
                  (4)    Diisi nama Kementerian/Lembaga dan kode bagian anggaran.
                  (5)    Diisi tahun anggaran berkenaan.

                  (6)    Diisi nama unit eselon I dan kode unit eselon I.
                  (7)    Diisi SBK Total Biaya Keluaran yang diusulkan.
                  (8)    Diisi jumlah volume Keluaran (output) yang diusulkan.

                  (9)    Diisi besaran total biaya Keluaran yang diusulkan.
                  (10)  Diisi  tambahan  informasi  yang  diperlukan  berkaitan  dengan  usulan
                         SBK.
                         Contoh: pelatihan 30 orang dilaksanakan dalam waktu lima hari.
                  (11)  Diisi SBK Indeks Biaya Keluaran yang diusulkan.
                  (12)  Diisi dengan angka 1 (satu).

                  (13)  Diisi besaran indeks biaya Keluaran yang diusulkan.
                  (14)  Diisi  tambahan  informasi  yang  diperlukan  berkaitan  dengan  usulan
                         SBK.
                         Contoh: pelatihan 1 orang dilaksanakan dalam waktu lima hari.
                  (15)  Diisi nama jabatan penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.

                  (16)  Diisi nama pejabat penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.
                  (17)  Diisi NIP pejabat penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.
                         Catatan
                         Dalam hal rekapitulasi usulan SBK berjumlah lebih dari 1 halaman,
                         Nomor (15), (16), dan (17) berada di halaman terakhir rekapitulasi SBK,
                         dan     masing-masing        lembar      dibubuhi      paraf     pejabat      yang
                         bertanggungjawab.
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269