Page 268 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 268

- 253 -





                    PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI USULAN SBK YANG DISETUJUI


                   No                                          Uraian
                   (1)   Diisi nama nota dinas persetujuan SBK.
                   (2)   Diisi nomor nota dinas.
                   (3)   Diisi tanggal nota dinas.
                   (4)   Diisi nama Kementerian/Lembaga dan kode Bagian Anggaran.
                   (5)   Diisi tahun anggaran berkenaan.
                   (6)   Diisi nama unit eselon I dan kode eselon I.
                   (7)   Diisi nama SBK Total Biaya Keluaran yang disetujui.
                   (8)   Diisi jumlah volume Keluaran (output) yang disetujui.
                   (9)   Diisi besaran SBK Total Biaya Keluaran yang disetujui.
                  (10)  Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan SBK Total
                         Biaya  Keluaran.  Contoh:  pelatihan  30  orang  peserta  dilaksanakan
                         dalam waktu 5 (lima) hari.
                  (11)  Diisi nama SBK Indeks Biaya Keluaran yang disetujui.
                  (12)  Diisi dengan angka 1 (satu).
                  (13)  Diisi besaran SBK Indeks Biaya Keluaran yang disetujui.
                  (14)  Diisi  tambahan  informasi  yang  diperlukan  berkaitan  dengan    SBK
                         Indeks  Biaya  Keluaran  yang  disetujui.  Contoh:  pelatihan  30  orang
                         peserta dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) hari.
                  (15)  Diisi nama Jabatan Eselon II Kementerian/Lembaga Pengusul.
                  (16)  Diisi nama Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga Pengusul.
                  (17)  Diisi NIP Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga Pengusul.
                  (18)  Diisi nama Jabatan Eselon II DJA (Direktur Anggaran Bidang Ekontim,
                         Direktur  Anggaran  Bidang  PMK,  atau  Direktur  Anggaran  Bidang
                         Polhukhankam dan BA BUN).
                  (19)  Diisi  nama  Direktur  Anggaran  Bidang  Ekontim,  Direktur  Anggaran
                         Bidang PMK, atau Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA
                         BUN.
                  (20)  Diisi  NIP  Direktur  Anggaran  Bidang  Ekontim,  Direktur  Anggaran
                         Bidang PMK, atau Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA
                         BUN.
                         Catatan
                         Dalam hal rekapitulasi usulan SBK yang disetujui berjumlah lebih dari
                         satu halaman, nomor (15), (16), (17), (18), (19) dan (20) diletakkan pada
                         halaman terakhir dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat
                         yang bertanggung jawab.



                                                     MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
                                                                               ttd.
                                                                                   SRI MULYANI INDRAWATI
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273