Page 272 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 257 -

Sedangkan inisiatif/usul/Kegiatan/Keluaran adalah perubahan
terhadap kebijakan/peraturan/keputusan pemerintah yang sedang
berjalan, yang berdampak pada perubahan rencana belanja (alokasi dan
target Kinerja) tahun rencana dan ke depan. Pengalokasian atau
pendanaaannya menggunakan dana penghematan hasil reviu atas
Program/Kegiatan/Keluaran yang statusnya berhenti.
Prakiraan Maju harus dimutakhirkan oleh Kementerian/Lembaga
sesuai dengan substansi RKA-K/L yang disampaikan, dan hasilnya akan
menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun pagu
tahun anggaran yang direncanakan.
Prinsip-prinsip penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan
Prakiraan Maju adalah sebagai berikut:
a. Belanja dikelompokan menjadi belanja operasional dan belanja non
operasional;
b. Total belanja operasional dan belanja non operasional pada tingkat
Program dan/atau Kegiatan disesuaikan dengan kebijakan
penganggaran yang berlaku;
c. Angka Dasar dan usulan Kegiatan/Keluaran baru merupakan acuan
untuk menyusun Pagu Indikatif yang terdiri dari belanja operasional
dan belanja non operasional;
d. Untuk proses perhitungan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, semua
komponen pendukung dihitung menggunakan metodologi flat basis
(tidak terpengaruh pada volume Keluaran (output)) sedangkan
komponen utama dihitung menggunakan metodologi berbasis volume
(volume based) pada tingkat Keluaran (output). Komponen utama juga
dapat disesuaikan alokasinya dalam hal terjadi perubahan harga
Keluaran (output) sebagai akibat dari perubahan nilai tukar, suku
bunga, dan faktor-faktor sejenis;
e. Angka Dasar dan Prakiraan Maju disesuaikan berdasarkan realisasi
anggaran tahun sebelumnya pada tingkat keluaran (RO). Dalam hal
realisasi anggaran tingkat Keluaran tidak tersedia, dapat
menggunakan realisasi anggaran tingkat
Kegiatan/Program/Kementerian/Lembaga dan/atau rata-rata
realisasi output pada Kegiatan yang bersangkutan. Dalam hal
diperlukan, Angka Dasar dan Prakiraan Maju dapat disesuaikan
dengan perkiraan realisasi RKA-K/L DIPA Tahun Berjalan
berdasarkan hasil reviu DIPA tahun berjalan;
f. Parameter pengali untuk perhitungan KPJM dilakukan sebagai
berikut:
1) Semua komponen non PHLN dikalikan dengan parameter inflasi
sesuai dengan asumsi yang digunakan untuk menyusun postur
APBN Jangka Menengah (kecuali untuk belanja operasional pada
komponen 002, belanja perjalanan, honor, jasa profesi,
konsultan, dan sewa);
2) komponen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji (untuk gaji
pokok, tunjangan anak, suami/istri, tunjangan beras, dan
tunjangan pajak) disusun sesuai data Aplikasi GPP;
3) komponen yang bersumber dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah
Luar Negeri disesuaikan dengan asumsi kurs yang digunakan
dalam penyusunan APBN Jangka Menengah;
g. Tinjau ulang Angka Dasar belanja K/L mempertimbangkan kebijakan
penganggaran yang dialokasikan melalui BA BUN seperti belanja
subsidi, dan TKD termasuk DAK fisik;
h. Penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dilakukan untuk
semua sumber dana, dengan fokus pada sumber dana rupiah murni