Page 275 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 260 -

kebijakan yang berlaku dan usulan Kegiatan/Keluaran, akan
konsisten dengan RKA-K/L.
Untuk melakukan penelaahan KPJM, dalam Sistem Informasi
yang dibangun oleh Kementerian Keuangan telah disediakan menu
‘Lanjut/tidak berlanjut” untuk menghasilkan Angka Dasar murni.
Secara konsep, dalam Angka Dasar (baseline) murni hanya
menampung Program/Kegiatan/output/komponen/akun yang
berlanjut saja. Sehingga
Program/Kegiatan/output/komponen/akun yang tidak berlanjut
harus dihapuskan dari Angka Dasar tersebut. Dalam hal ini,
Program/Kegiatan/output/komponen/akun yang tidak berlanjut
yang harus dihapuskan dari Angka Dasar dan alokasi anggarannya
dapat direalokasi untuk membiayai usulan Kegiatan/Keluaran baru
dalam Prakiraan Maju.
Penelaahan KPJM dilakukan bersamaan dengan penelaahan
RKA-K/L Alokasi Anggaran untuk menyusun Lampiran Peraturan
Presiden tentang Rincian APBN. Dalam hal penelaahan KPJM belum
dapat dilakukan pada saat penyusunan Lampiran Peraturan
Presiden tentang Rincian APBN, penelaahan KPJM wajib dilakukan
oleh mitra K/L di DJA Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing, setelah DIPA ditetapkan dan sebelum
Prakiraan Maju I digulirkan menjadi Angka Dasar.
4) RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM hasil penelaahan akan
menjadi bahan penyusunan Lampiran Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN tahun yang direncanakan.