Page 273 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 258 -

dan PNBP. Pelaksanaan penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan
Maju menurut sumber dana non-rupiah murni dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan, dan
dapat berkoordinasi dengan unit-unit berkaitan dengan kebijakan
belanja Kementerian/Lembaga dengan sumber dana non-Rupiah
Murni (Termasuk pembiayaan Badan Layanan Umum, dan
pendanaan untuk kegiatan dalam rangka Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha);
i. Angka Dasar dan Prakiraan Maju dapat dimutakhirkan terhadap
usulan Kegiatan/Keluaran baru hasil pertemuan tiga pihak antara
Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dalam penelaahan Renja K/L;
j. Angka Dasar dan Prakiraan Maju di tingkat pemerintah pusat
dikonsolidasikan oleh Direktorat Anggaran Bidang, untuk
selanjutnya menjadi dasar dalam menetapkan anggaran sesuai
dengan tahapannya (Pagu Indikatif, Pagu Anggaran K/L, Alokasi
Anggaran K/L, dan APBN Perubahan, jika ada). Khusus dalam
penyusunan usulan Pagu Indikatif, dilakukan peninjauan dan
penyesuaian alokasi (jika diperlukan) terhadap hasil konsolidasi awal
Angka Dasar dan usulan Kegiatan/Keluaran baru oleh Direktorat
Anggaran Bidang, dengan membandingkannya dengan resource
envelope hasil penyusunan oleh Direktorat Penyusunan APBN
(Direktorat Jenderal Anggaran) untuk menghasilkan usulan Pagu
Indikatif. Usulan Pagu Indikatif tiap Kementerian/Lembaga yang
telah mempertimbangkan resource envelope tersebut kemudian
disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan
penetapan.

Penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju
oleh Kementerian/Lembaga meliputi 5 (lima) langkah utama sebagai
berikut:
a. Pengguliran Prakiraan Maju I menjadi tahun rencana pada awal
tahun dan penyusunan Prakiraan Maju III yang baru, setelah
dilakukannya pemutakhiran angka Prakiraan Maju I;
b. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan Kinerja
realisasi per Kegiatan;
c. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan parameter
ekonomi dan non ekonomi;
d. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan perbaikan
Angka Dasar; dan
e. Penyesuaian Angka Dasar dan Prakiraan Maju dengan kemampuan
keuangan negara.
Langkah pertama menghasilkan angka Prakiraan Maju yang
tercantum dalam Himpunan RKA-K/L Pagu Anggaran atau Lampiran
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun yang direncanakan
untuk RKA-K/L Alokasi Anggaran, setelah dilakukan penelaahan angka
Prakiraan Maju yang dihasilkan.
Langkah kedua sampai dengan langkah kelima ditambah dengan
usulan Kegiatan/Keluaran baru yang telah disepakati untuk
dialokasikan, akan menghasilkan angka dasar Pagu Indikatif tahun yang
direncanakan.