Page 270 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 270

- 255 -



                       d.  Mekanisme  pemutakhiran  Angka  Dasar  dan  Prakiraan  Maju  sesuai
                          dengan siklus penganggaran RKA-K/L; dan
                       e.  Mekanisme  untuk  pengajuan  usulan  Kegiatan/Keluaran  baru  (jika
                          ada).

                   2.  Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan
                       Maju
                       a.  Direktorat  Anggaran  Bidang  Perekonomian  dan  Kemaritiman,
                          Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
                          dan  Direktorat  Anggaran  Bidang  Politik,  Hukum,  Pertahanan  dan
                          Keamanan,  dan  Bagian  Anggaran  Bendahara  Umum  Negara  pada
                          Direktorat  Jenderal  Anggaran  (DJA),  Kementerian  Keuangan,  yang
                          selanjutnya disebut “Direktorat Anggaran Bidang”, berperan dalam:
                          1)  membantu          Kementerian/Lembaga             mitranya        menyusun,
                              menggulirkan, dan memutakhirkan Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun
                              dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  yang  dibangun  oleh
                              Kementerian  Keuangan    dalam  hal  dibutuhkan,  sesuai  dengan
                              kewenangannya;
                          2)  menelaah/meninjau ulang Prakiraan Maju yang disampaikan oleh
                              Unit  Perencana  Kementerian/Lembaga  mitranya  dalam  forum
                              penelaahan RKA-K/L dan KPJM;
                          3)  menelaah/meninjau          ulang         Angka      Dasar      dan     usulan
                              Kegiatan/Keluaran  baru  (jika  ada)  yang  telah  disusun  dan
                              dimutakhirkan  oleh  Unit  Perencana  Kementerian/Lembaga
                              mitranya  dalam  rangka  penyusunan  Pagu  Indikatif  tahun  yang
                              direncanakan;
                          4)  menyesuaikan alokasi Angka Dasar dan usulan Kegiatan/Keluaran
                              baru yang telah disusun dan dimutakhirkan oleh Unit Perencana
                              Kementerian/Lembaga mitranya dalam hal resource envelope yang
                              tersedia    tidak    cukup      tersedia     untuk     membiayai       usulan
                              Kegiatan/Keluaran baru tersebut;
                          5)  menelaah/meninjau           ulang      Angka       Dasar      dan      usulan
                              Kegiatan/Keluaran  baru  dalam  Pertemuan  Tiga  Pihak  bersama-
                              sama  dengan  Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan
                              Nasional  (PPN)/Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional
                              (Bappenas) dalam proses penyusunan Pagu Indikatif; dan
                          6)  mendukung  terlaksananya  sinkronisasi  dan  koordinasi  Prakiraan
                              Maju, Angka Dasar dan/atau usulan Kegiatan/Keluaran baru yang
                              menggunakan  sumber  dana  selain  Rupiah  Murni  (diantaranya
                              sumber        dana      PNBP/BLU          dengan        Direktorat       PNBP
                              Kementerian/Lembaga dan Direktorat PNBP SDA dan KND, PHLN
                              dan SBSN dengan DJPPR).

                       b.  Biro Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga
                          Dalam  proses  penyusunan  Angka  Dasar  dan  Prakiraan  Maju,  Biro
                          Perencanaan/Unit Perencana Kementerian/Lembaga berperan:
                          1)  menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahunan dengan menggunakan
                              Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan
                              menyampaikannya  ke  Kementerian  Keuangan  c.q.  Direktorat
                              Jenderal  Anggaran,  bersamaan  dengan  penyampaian  RKA-K/L
                              berdasarkan  pagu  anggaran  atau  RKA-K/L  berdasarkan  alokasi
                              anggaran;
                          2)  melakukan         penelaahan         KPJM       dengan        mitra      kerja
                              Kementerian/Lembaga  di  Kementerian Keuangan  dan  mitra  kerja
                              Kementerian/Lembaga            di    Kementerian        Perencanaan        dan
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275