Page 278 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 262 -

5. Penyusunan dan Pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju untuk
Penyusunan Pagu Indikatif
Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif tahun direncanakan
(misalnya, TA 2024), Prakiraan Maju yang telah tercantum dalam
Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun yang
direncanakan, dan telah ditelaah oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga
di Direktorat Jenderal Anggaran harus dilakukan pemutakhiran dan
penyesuaian oleh Kementerian/Lembaga pada bulan Januari sampai
dengan bulan Maret tahun sebelumnya (misalnya, TA 2023).
a. Dokumen Penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju
Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan
penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam rangka
penyusunan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan adalah sebagai
berikut:
1) Data DIPA anggaran berjalan dan outlook-nya (sumber: database
RKA-K/L dan perkiraan internal Kementerian/Lembaga) termasuk
di dalamnya perkiraan realisasi belanja operasional dan belanja
non-operasional per sumber dana;
2) Data realisasi tahun anggaran sebelumnya (t-1) (sumber: Direktorat
Jenderal Perbendaharaan) termasuk di dalamnya realisasi belanja
operasional dan belanja non-operasional per sumber dana;
3) Hasil spending review atas RKA-K/L tahun berjalan dari Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
4) Hasil evaluasi kinerja anggaran K/L tahun sebelumnya dan tahun
berjalan, termasuk di dalamnya kegiatan/keluaran yang prioritas
yang diperkirakan masih berlanjut di tahun berikutnya;
5) Realisasi pelaksanaan Kegiatan tahun sebelumnya;
6) Program dan angka Prakiraan Maju tahun pertama;
7) Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dan parameter non-ekonomi
untuk tahun anggaran yang direncanakan (sumber: Direktorat
Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran);
8) Rencana PNBP dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal (resource
envelope), termasuk pendapatan Badan Layanan Umum beserta
persetujuan penggunaan PNBP dari Menteri Keuangan (sumber:
Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga dan Direktorat PNBP
Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat
Jenderal Anggaran);
9) Proyeksi penarikan PHLN, dan/atau PHDN untuk tahun anggaran
yang direncanakan, termasuk KPBU (sumber: Direktorat Jenderal
Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko);
10) Proyeksi penerbitan SBSN untuk tahun anggaran yang
direncanakan (sumber: Direktorat Jenderal Pembiayaan dan
Pengelolaan Risiko); dan
11) Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk perbaikan Angka
Dasar dan Prakiraan Maju, seperti antara lain data
tunggakan/tagihan tahun sebelumnya, data pegawai mutakhir,
kegiatan kontrak tahun jamak, dan lain sebagainya (sesuai
kebutuhan).

b. Langkah-Langkah Penyusunan Angka Dasar untuk Penyusunan Pagu
Indikatif
Terdapat dua langkah utama dalam menghasilkan Angka Dasar
untuk penyusunan Pagu Indikatif yakni Kementerian/Lembaga
melakukan penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Mitra
K/L di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan