Page 281 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 265 -

(d) Penyusunan Keluaran yang dibiayai dari PNBP untuk
mendukung layanan/produk PNBP jenis baru
dilaksanakan dengan cara menghitung kebutuhan
pendanaan yang efisien untuk menyelenggarakan
layanan/produk PNBP /kegiatan lain yang diijinkan sesuai
ketentuan perundang-undangan. Sebagai ilustrasi, pada
pertengahan tahun sebelumnya diterbitkan PP tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Kementerian/Lembaga yang mengatur adanya jenis baru
berupa pengujian alat Teknik khusus. Jenis layanan
pengujian tersebut selama ini belum pernah diberikan oleh
unit yang bersangkutan. Perhitungan kebutuhan biaya
untuk layanan pengujian alat teknis khusus tersebut
dapat mengacu (benchmarking) pada pengujian alat teknik
lain yang sudah ada pada unit tersebut atau pada unit
lain. Dalam hal tidak terdapat benchmark, unit pengusul
dapat menggunakan perhitungan kebutuhan biaya yang
digunakan pada saat mengusulkan PP tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis PNBP dengan penyesuaian faktor inflasi
dan faktor-faktor relevan lainnya;
(e) Penyusunan Keluaran yang dibiayai dari PNBP untuk
mendukung layanan/produk PNBP yang selama ini belum
pernah direncanakan oleh unit yang bersangkutan
dilaksanakan dengan mengacu pada kebutuhan biaya
untuk penyelenggaraan layanan/produk PNBP dimaksud.
Sebagai ilustrasi Satker A pada tahun yang direncanakan
akan menyelenggarakan layanan PNBP berupa penelitian
sungai yang selama ini belum pernah dilaksanakan.
Dalam menyusun Angka Dasar untuk kebutuhan biaya
layanan tersebut, Satker A mengacu pada perhitungan
kebutuhan biaya yang digunakan Satker B yang selama ini
telah menyelenggarakan penelitian sungai di wilayahnya
dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan;
(f) Pemutakhiran komponen yang dibiayai dari PNBP untuk
mendukung layanan/produk PNBP sebagai akibat adanya
persetujuan penggunaan PNBP baru dari Menteri
Keuangan dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan
peruntukan penggunaan dan besaran maksimal
persetujuan penggunaan PNBP (termasuk dalam hal
persetujuan penggunaan PNBP diperuntukkan untuk unit
di luar unit penghasil). Sebagai ilustrasi, Satker X pada
tahun sebelumnya mendapatkan persetujuan penggunaan
PNBP yang baru dari semula 60% menjadi 70% dan
peruntukannya dari semula tiga jenis layanan PNBP
menjadi 5 jenis layanan PNBP. Satker X harus
memutakhirkan komponen yang dibiayai dari PNBP pada
tahun yang direncanakan dengan mempertimbangkan
perubahan persetujuan dimaksud.
Setelah langkah a) sampai dengan langkah c) selesai
dilakukan, Biro Perencanaan/Unit Perencana
Kementerian/Lembaga melakukan konfirmasi ke Satker-Satker
lingkup Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, sebelum
lanjut ke langkah perbaikan Angka Dasar.