Page 283 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
P. 283

- 267 -




                                     Tinjau  ulang  Angka  Dasar  dapat  dilakukan  secara  tatap
                              muka, online, atau kombinasi antara tatap muka dan online, antara
                              Direktorat  Anggaran  Bidang  dengan  Biro  Perencanaan/Unit
                              Perencana Kementerian/Lembaga untuk bersama-sama membahas
                              Angka  Dasar  Kementerian/Lembaga  yang  telah  disusun  dan
                              dimutakhirkan menggunakan Sistem Informasi yang dibangun oleh
                              Kementerian  Keuangan  DJA  sampai  ke  level  detil.  Dalam  rangka
                              peningkatan  kualitas  Angka  Dasar,  Direktorat  Anggaran  Bidang
                              dapat  berkoordinasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan
                              Pembiayaan dan Risiko terkait Angka Dasar dengan sumber dana
                              PHLN dan SBSN serta Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga atau
                              Direktorat PNBP SDA dan KND dengan sumber dana PNBP/BLU.
                                     Selain itu, koordinasi dan sinergi dalam tinjau ulang Angka
                              Dasar  dalam  penyusunan  pagu  indikatif  Belanja  K/L,  juga
                              dilakukan sinergi Belanja Pusat dan Daerah untuk mengarahkan
                              terwujudnya keseimbangan pendanaan di daerah pada alokasi RKA-
                              K/L,  termasuk  alokasi  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan,
                              meminimalkan potensi duplikasi, tumpang tindih daerah maupun
                              konsentrasi  anggaran  pada  daerah  tertentu,  serta  mewujudkan
                              penganggaran  K/L  dan  DAK  Fisik  yang  efisien  dan  efektif  serta
                              selaras  untuk  memenuhi  target  program  pembangunan  sesuai
                              prinsip value for money.
                                     Hasil  pembahasan  Angka  Dasar  tersebut  selanjutnya
                              dimasukkan kembali ke dalam Sistem Informasi yang dibangun oleh
                              Kementerian  Keuangan.  Pembahasan  Angka  Dasar  dan  disertai
                              dengan  angka  usulan  Kegiatan/Keluaran  baru  digunakan  untuk
                              menyusun Pagu Indikatif. Dalam hal ini, Angka Dasar dan Usulan
                              Kegiatan/Keluaran Baru yang akan menjadi bahan lampiran surat
                              Pagu  Indikatif  dirinci  menurut  Kementerian/Lembaga,  menurut
                              Program, dan menurut belanja operasional dan non operasional.
                                     Penyusunan Prakiraan Maju menggunakan data per Keluaran
                              (output),  tidak  membedakan  belanja  operasional  dan  non
                              operasional. Tetapi, dalam proses tinjau ulang Angka Dasar, Sistem
                              Informasi memfasilitasi penyusunan Angka Dasar menurut belanja
                              operasional  dan  non  operasional  dan  penyusunan  Angka  Dasar
                              menurut sumber dana.
                                     Hal-hal yang perlu dibahas dalam forum Tinjau Ulang Angka
                              Dasar yang diadakan Kementerian Keuangan, antara lain adalah:
                              a)  Pencapaian Keluaran (output) tahun sebelumnya sebagai dasar
                                 persetujuan  atau  penolakan  perubahan  volume  Keluaran
                                 (output);
                              b)  Pemenuhan       belanja     operasional,      termasuk      pembahasan
                                 mengenai ada tidaknya realisasi pagu minus,  belanja  transito,
                                 tunggakan, gaji ke-13 (jika ada), dan sejenisnya;
                              c)  Kegiatan  kontrak  tahun  jamak  untuk  memastikan  kembali
                                 periode  kegiatan  kontrak  tahun  jamak  dan  Keluaran  (output)
                                 untuk  tahun  yang  direncanakan  berlanjut  atau  berhenti,  dan
                                 sejenisnya;
                              d)  Keluaran  (output)  yang  berasal  dari  dana  optimalisasi  hasil
                                 pembahasan dengan DPR;
                              e)  Kegiatan/Keluaran  (output)  yang  bersifat  einmalig  (insidentil)
                                 berdasarkan  hasil  spending  review  dari  Direktorat  Jenderal
                                 Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
                              f)  Keluaran (output) prioritas yang masih akan berlanjut di tahun-
                                 tahun berikutnya;
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288