Page 287 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 271 -

dan Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya (t-1);
(b) Realisasi kinerja pembangunan dari Kementerian
PPN/Bappenas, jika ada;
(c) Hasil spending review dari DJPB, Kementerian Keuangan;
(d) Perkiraan realisasi belanja non-operasional K/L tahun
berjalan (sesuai kebutuhan);
(e) Surat ijin persetujuan Menteri Keuangan atau
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan terkait
kontrak tahun jamak (multi-years contract);
(f) Dokumen Loan/Grant Agreement;
(g) Dokumen RPJMN 5 (lima) tahunan;
(h) Dokumen RKP tahun berjalan (t);
(i) Renstra K/L dan Renja K/L yang bersangkutan;
(j) Kebijakan Belanja Negara;
(k) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara hasil penelaahan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
(l) Dokumen hasil retreat Presiden, sidang kabinet atau
kebijakan pemerintah lainnya terkait adanya tambahan
penugasan;
(m) Perubahan Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang
direncanakan dibanding dengan target PNBP tahun
anggaran berjalan;
(n) Dokumen Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada K/L
oleh Menteri Keuangan; dan
(o) Daftar Kegiatan Layanan PNBP Tertentu yang
dikategorikan earmarking PNBP.
(2) Langkah Umum Tinjau Ulang Belanja Non Operasional
(a) Secara nasional, apakah realisasi penyerapan anggaran T-
1 dan target kinerja dapat dicapai?
i. Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir t-1;
ii. Meneliti secara akurat realisasi anggaran termasuk
yang berasal dari tambahan anggaran dari BA 999.08
ke BA K/L pada periode t-1 untuk menghindari
perhitungan Angka Dasar yang terlalu besar
(overestimate), jika ada;
iii. Evaluasi pencapaian program/kegiatan/proyek
terkait pencapaian volume dan target Keluaran
(output) riil (RO dan KRO-nya), dan jika
memungkinkan evaluasi pencapaian sasaran
program pembangunan; dan.
iv. Koordinasikan dengan unit-unit lain terkait untuk
memastikan apakah terdapat Kegiatan/Keluaran
serupa yang dibiayai dari non-K/L seperti Dana
Alokasi Khusus atau tidak.
(b) Pastikan angka Prakiraan Maju TA t+1 untuk belanja non
operasional tidak memuat unsur-unsur:
i. Alokasi anggaran Keluaran (output) cadangan;
ii. Alokasi anggaran yang berasal dari dana optimalisasi
DPR TA berjalan (t); dan
iii. Duplikasi penganggaran K/L dengan belanja non
K/L.
(c) Periksa apakah pada TA t-1, terdapat:
i. Tambahan anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L
untuk belanja non operasional;
ii. Revisi anggaran antar Keluaran (output) riil (RO dan