Page 291 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 275 -

xxx Program I 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
xxxx Kegiatan 1 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
xxx KRO 1 99 9.999 9.999 9.999 9.999 99 9.999 9.999
xxx RO 1 99 9.999 9.999 9.999 9.999 99 9.999 9.999
xxx Komponen 1
... dst.
xxx RO 2 99 9.999 9.999 9.999 9.999 99 9.999 9.999
... dst.
xxx KRO 2 99 9.999 9.999 9.999 9.999 99 9.999 9.999
... dst.
xxxx Kegiatan 2 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
... dst.
xxx Program 2 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999
... dst.

Hasil tinjau ulang Angka Dasar tersebut dikonsolidasikan
oleh masing-masing koordinator tingkat Direktorat untuk
disampaikan ke Koordinator Pagu Indikatif.

c) Usulan Kegiatan/Keluaran baru
Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif,
Kementerian/Lembaga selain menyampaikan Angka Dasar yang
sudah dimutakhirkan, juga dapat menyampaikan usulan
Kegiatan/Keluaran baru.
Salah satu dasar pertimbangan untuk meninjau usulan
Kegiatan/Keluaran baru tersebut, usulan Kegiatan/Keluaran
baru yang disampaikan ke Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN disertai dengan penjelasan usulan sumber
pendanaannya berasal dari dana penghematan tinjau ulang
Angka Dasar.
Dokumen yang diperlukan dalam rangka penelaahan
usulan Kegiatan/Keluaran baru meliputi (sesuai kebutuhan):
(1) Kerangka acuan kerja/term of reference (TOR), Rincian
Anggaran Biaya (RAB), dan khusus satker Badan Layanan
Umum (BLU) dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLU;
(2) Data dukung teknis untuk Kegiatan/Keluaran baru, antara
lain: peraturan perundangan/keputusan pimpinan
Kementerian/Lembaga yang mendasari adanya
Kegiatan/Keluaran/komponen baru, surat persetujuan dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk alokasi dana Satker baru, dan sejenisnya;
dan/atau
(3) Dokumen Hasil retreat Presiden, Sidang Kabinet atau
kebijakan Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan
penugasan.
Dalam hal usulan Kegiatan/Keluaran baru disampaikan
sebelum Pagu Indikatif ditetapkan, Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan
Nasional Kementerian Perencanaan akan membahas usulan
Kegiatan/Keluaran baru tersebut berdasarkan ketersediaan
anggaran.
Dalam hal usulan Kegiatan/Keluaran baru tersebut
memerlukan alokasi anggaran di luar Prakiraan Maju yang yang
tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Rincian APBN
tahun sebelumnya, keputusan menyetujui atau menolak usul
Kegiatan/Keluaran baru tergantung pada hasil pembahasan