Page 292 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 276 -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
dan Kementerian Keuangan.
Untuk menilai kelayakan usulan Keluaran/komponen
baru, Direktorat Anggaran Bidang melakukan penelaahan
sampai level detil. Penelaahan terhadap usulan Keluaran
(output)/komponen baru dilakukan untuk meneliti:
(1) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu RO;
(2) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran,
antara lain:
(a) prinsip Belanja Berkualitas;
(b) pemenuhan alokasi dasar;
(c) pembatasan alokasi untuk belanja tertentu;
(d) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
sumber dana tertentu;
(e) penandaan anggaran (budget tagging);
(f) penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran;
(g) sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan TKD;
(h) kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun
berkenaan;
(i) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi
penyertaan modal negara pada badan usaha milik
negara;
(j) pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Bantuan
Pemerintah, bantuan sosial, kontrak tahun jamak;
dan kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui
pembayaran ketersediaan layanan/availability payment;
dan
(k) Standar Biaya.
(3) Kepatuhan penggunaan jenis belanja sesuai dengan
kodefikasi segmen akun yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai bagan akun standar.
(4) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA
satker, TOR/RAB, dan/atau dokumen pendukung terkait
lainnya; dan
(5) kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan
untuk mendanai usulan Kegiatan/Keluaran baru dan/atau
rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan
pada level detil. Termasuk dalam hal ini usulan
Kegiatan/Keluaran baru yang dilaksanakan dengan skema
KPBU AP.
Dalam hal dibutuhkan, Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan dapat melibatkan Eselon I lingkup
Kementerian Keuangan terkait untuk membahas usulan
Kegiatan/Keluaran baru tersebut. Setelah usulan
Kegiatan/Keluaran baru disetujui, Kementerian/Lembaga
melakukan input data usulan Kegiatan/Keluaran baru ke dalam
Sistem Informasi. Data usulan Kegiatan/Keluaran baru dan
Angka Dasar hasil reviu merupakan bahan penyusunan Pagu
Indikatif. Hasil tinjau ulang Angka Dasar dan usulan
Kegiatan/Keluaran baru harus ditandatangani oleh dua pihak
yang terlibat, yaitu Kementerian/Lembaga pengusul, dan mitra
kerja di Kementerian Keuangan.