Page 289 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 273 -

(c) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait
prioritas nasional/penugasan:
i. Periksa realisasi penyerapan anggaran dan capaian
Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) s.d. akhir
Desember (t-1);
ii. Apakah pelaksanaan di Tahun Anggaran (t-1)
menghasilkan efisiensi atau hasil optimalisasi?;
iii. Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk
Tahun Anggaran t+1 berbeda dengan target Tahun
Anggaran t-1 dan Tahun Anggaran berjalan (t)?;
iv. Untuk Tahun Anggaran berjalan (t), apakah ada
usulan perubahan/revisi?; dan
v. Apakah terdapat Kegiatan/Keluaran riil (RO dan
KRO-nya) serupa yang dibiayai dari non-K/L seperti
Dana Alokasi Khusus?
(d) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait
multiyears contract:
i. Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir
Desember T-1;
ii. Periksa kebutuhan anggaran sesuai cost table;
iii. Apakah ada perubahan/rekomposisi pendanaan
antar tahun?;
iv. Apakah target Kinerja yang direncanakan untuk TA
t+1 sesuai dengan rencana?; dan
v. Apakah ada perpanjangan izin waktu dan/atau
penambahan alokasi multiyears contract?
(e) Kegiatan/Keluaran (output) yang dibiayai dari sumber
dana PNBP:
i. Apakah jumlah total anggaran yang dibiayai dari
dana PNBP telah sesuai dengan
kenaikan/penurunan rencana target PNBP tahun
anggaran yang direncanakan;
ii. Periksa perhitungan telah sesuai dengan persetujuan
penggunaan dana PNBP oleh Menteri Keuangan;
iii. Pastikan Kegiatan/Keluaran (output) earmarking
PNBP dihitung berdasarkan target PNBP dari
kegiatan layanan yang bersangkutan dikalikan
dengan persetujuan maksimal penggunaannya.
Antara lain untuk Kegiatan/Keluaran (output)
pendidikan dan pelatihan (diklat), penerbitan paspor,
penerbitan SIM, pengurusan setifikat tanah,
pernikahan; dan
iv. Apakah anggaran Kegiatan/Keluaran (output) dari
unit lain diluar unit penghasil PNBP masih dalam
batas maksimal persetujuan penggunaan dana PNBP
oleh Menteri Keuangan.
(f) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) yang
dibiayai dari sumber pendanaan Non APBN, jika ada:
i. Periksa Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-
nya) terkait infrastruktur yang dimungkinkan
dibiayai dengan sumber pendanaan Non APBN, jika
ada;
ii. Periksa Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-
nya) terkait dengan pengembangan infrastruktur dan
konfirmasikan sudah sejauh mana perkembangan