Page 286 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 270 -

(f) Dalam rangka menjaga konsistensi dan efisiensi
kebutuhan belanja operasional, perlu diperhatikan:
i. Akun 51 hanya digunakan mendanai kebutuhan
belanja pegawai satker; dan
ii. Akun 52 hanya digunakan mendanai kebutuhan
belanja operasional satker.
(3) Tindak Lanjut Hasil Tinjau Ulang Belanja Operasional
(a) Apabila secara nasional alokasi anggaran yang disediakan
jumlahnya cukup, namun dalam pelaksanaannya ada unit
yang menyatakan kurang, maka perlu segera dilakukan
perbaikan pola distribusi antar Program atau antar
unit/Satker dalam Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.
(b) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang
penyebabnya telah diidentifikasi dengan jelas dan
dilengkapi dokumen pendukung yang benar, maka
kebutuhan anggarannya harus dihitung menjadi Angka
Dasar Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Jumlah
kekurangan alokasi yang dibutuhkan ditambahkan dalam
“Perbaikan Angka Dasar”.
(c) Dalam hal terdapat alokasi pagu yang nyata-nyata berlebih
dibandingkan dengan realisasinya, maka selisih lebihnya
harus dikeluarkan dari penghitungan Angka Dasar
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Hasil pembahasan tinjau ulang belanja operasional
selanjutnya digunakan sebagai dasar penyesuaian data
dalam Sistem Informasi yang dibangun oleh Kementerian
Keuangan.
Untuk memperkuat analisis, Direktorat Anggaran Bidang
selaku Mitra Kerja Kementerian/Lembaga dapat
menggunakan alat analisis lain dalam melakukan tinjau
ulang angka dasar yang diusulkan Kementerian/Lembaga.

b) Tinjau ulang belanja non operasional
Angka Dasar kebutuhan belanja non operasional yang
harus ditinjau ulang menyangkut antara lain:
(1) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait
pelaksanaan tugas fungsi layanan birokrasi;
(2) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait
pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada publik;
(3) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait
pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional atau
penugasan;
(4) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) terkait
multi-years contract; dan
(5) Kegiatan/Keluaran (output) riil (RO dan KRO-nya) yang
dibiayai dari sumber dana PNBP.
Termasuk dalam kategori belanja non operasional adalah
Keluaran (output) administrasi, yaitu RO dan KRO untuk
keperluan internal Kementerian/Lembaga.
(1) Dokumen Tinjau Ulang Belanja Non Operasional
Dokumen yang harus dipersiapkan untuk tinjau ulang
belanja non-operasional, antara lain:
(a) Data realisasi anggaran dan Kinerja Keluaran (output) riil
(RO dan KRO-nya) untuk masing-masing Satker, Program,