Page 284 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 268 -

g) Pengelompokan RO ke dalam KRO yang sesuai dengan
peruntukannya;
h) Penempatan akun sesuai dengan peruntukkannya;
i) Evaluasi kinerja penganggaran, termasuk dalam hal ini
penyerapan anggaran menurut sumber dana;
j) Rencana PNBP, hasil analisis, justifikasi peningkatan/
penurunan, capaian kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP dan
rencana kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan
PNBP, serta data/penjelasan terkait lainnya untuk tahun
anggaran yang direncanakan, termasuk pendapatan Badan
Layanan Umum (sumber: Direktorat PNBP
Kementerian/Lembaga dan Direktorat PNBP Sumber Daya Alam
dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Direktorat Jenderal
Anggaran); dan
k) Alternatif pembiayaan dari sumber lain Non APBN.

Catatan:
Sejalan dengan peningkatan kualitas tinjau ulang Angka
Dasar, hal-hal yang akan dibahas dalam forum tinjau ulang Angka
Dasar, mekanisme yang digunakan, dan sarana yang digunakan
untuk memperkuat analisis, dapat dikembangkan dari tata cara
tinjau ulang Angka Dasar yang diatur dalam Lampiran Peraturan
Menteri Keuangan ini dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tinjau ulang Angka Dasar dibedakan antara tinjau ulang
belanja operasional dan tinjau ulang belanja non operasional. Selain
itu, tinjau ulang juga dilakukan terhadap usul Kegiatan/Keluaran
baru.
a) Tinjau ulang belanja operasional
Untuk melakukan tinjau ulang belanja operasional, agar
diperiksa RO Layanan Perkantoran dan KRO OM Sarana Bidang
TIK dan OM Prasarana Bidang TIK.
(1) Dokumen Tinjau Ulang Belanja Operasional
Dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan tinjau
ulang belanja operasional, antara lain:
(a) Data realisasi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan;
(b) Data tambahan pegawai baru yang telah diangkat pada
tahun sebelumnya (t-1);
(c) Perkiraan realisasi belanja operasional dalam DIPA Tahun
Berjalan;
(d) Data tunggakan belanja operasional tahun-tahun
sebelumnya (jika ada);
(e) Surat Keputusan penetapan pemberian tunjangan
termasuk Peraturan Presiden mengenai penetapan
remunerasi;
(f) Daftar inventaris Barang Milik Negara meliputi gedung
bangunan, peralatan, kendaraan bermotor dan yang
sejenis yang perlu pemeliharaan;
(g) Dokumen tagihan langganan daya dan jasa;
(h) Kontrak-kontrak dalam rangka operasional kantor seperti
kontrak pengadaan cleaning service, satuan pengamanan,
sopir atau outsourcing, sewa mesin fotocopy atau
kendaraan oprasional, dan sejenisnya;
(i) Kontrak dalam rangka sewa kantor, khusus bagi satker
yang belum punya gedung kantor;