Page 60 - Perempuan Tangguh di Garda Terdepan

signifikan. Selain kesulitan mengakses Indonesia juga sudah ada dasar hukum
kebutuhan dasar seperti makanan dan air, bagi pengarusutamaan gender di berbagai
perempuan hamil, menyusui, melahirkan, sektor terkait penanganan bencana,
ataupun memiliki bayi sering kali harus misalnya dalam Undang-Undang nomor
berhadapan dengan kondisi sanitasi yang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
buruk. Bencana, serta
dalam Peraturan
Kesulitan perempuan Kepala BNPB
dalam mengakses nomor 13 tahun
kebutuhan spesifik Pelibatan perempuan dalam 2014 tentang
dalam situasi pengarusutamaan
bencana itu perencanaan penanggulangan gender di bidang
menurutnya terjadi bencana harus benar-benar penanggulangan
karena selama dilakukan agar perempuan bencana.
ini pendekatan
yang dilakukan dapat menyuarakan sendiri Perka BNPB tersebut
adalah asumsi apa yang menjadi kebutuhan secara eksplisit
terkait kebutuhan mereka. menyebut bahwa
perempuan dan penyelenggaraan
anak. Untuk itu, penanggulangan
pelibatan perempuan dalam perencanaan bencana yang responsif gender perlu
penanggulangan bencana harus benar- dilaksanakan untuk memastikan
benar dilakukan agar perempuan dapat pemenuhan hak dan kebutuhan laki-
menyuarakan sendiri apa yang menjadi laki dan perempuan secara adil dan
kebutuhan mereka. manusiawi.

Pengarusutamaan gender dalam Kementerian PPPA sebagai pengampu
penanggulangan bencana sudah menjadi untuk pemberdayaan perempuan dan
amanat internasional dan menjadi perlindungan anak mempunyai kewajiban
rekomendasi umum, antara lain seperti untuk mengintegrasikan isu gender
yang sudah disebutkan dalam Kerangka itu melalui pengarusutamaan gender
Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko ke seluruh stakeholder. Implementasi
Bencana (2016-2030), juga dalam Tujuan pengarusutamaan gender sangatlah
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di penting.

PEREMPUAN TANGGUH DI GARDA TERDEPAN: SERIAL BUKU PROYEK PRAKARSA KETANGGUHAN BENCANA INDONESIA (IDRIP) TAHUN 2021-2025
58
KETAHANAN KOMUNITAS DI TENGAH KRISIS KEBENCANAAN