Page 130 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

A N A L I S I S P E R M A S A L A H A N

1. Pelaksanaan Tugas

Kuasa BUN

Pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas
Kuasa BUN dilakukan guna memastikan KPPN
melaksanakan tugas dan fungsi Kuasa BUN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Target yang ingin dicapai adalah
mendorong KPPN dalam meningkatkan
kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kuasa BUN guna mendukung kinerja
pelaksanaan anggaran yang tepat waktu,
efektif, dan akuntabel serta mewujudkan
akuntansi dan pelaporan keuangan negara
yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.

PENYAMPAIAN DATA

KONTRAK
PENYELESAIAN TAGIHAN

PENYELESAIAN SP2D 1

JAM

Tingkat kepatuhan Satker Kementerian
Negara/Lembaga mitra KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta atas
penyampaian data kontrak ke KPPN masih

rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil
A PENYAMPAIAN DATA perhitungan pada Online Monitoring SPAN
KONTRAK
periode Juli s.d. Desember 2019 KPPN
Sesuai pasal 36 Peraturan Menteri Jakarta I s.d. VII yang mencapai nilai rata-
Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang rata sebesar 87,80%. Penyampaian data

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka kontrak oleh satker Kementerian
Pelaksanaan APBN, diatur bahwa data Negara/Lembaga mitra KPPN Jakarta III
perjanjian/kontrak yang memuat
informasi terkait hal-hal yang diperjanjikan termasuk rendah yaitu memperoleh nilai
antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akhir 79.09% dibandingkan dengan
dengan pihak ketiga disampaikan kepada kepatuhan satker Kementerian
KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja Negara/Lembaga yang menjadi mitra KPPN
setelah ditandatanganinya perjanjian lainnya sehingga KPPN Jakarta III masih
/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu harus lebih ditingkatkan kembali kepatuhan
pengawasan Kontrak KPPN. satker mitra kerjanya.

95