Page 135 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

2 . P E L A Y A N A N P E R B E N D A H A R A A N

Memastikan KPPN mempunyai membangun kepercayaan masyarakat

program peningkatan kualitas terhadap penyelenggaran pelayanan
pelayanan publik sebagai upaya publik dalam rangka peningkatan

peningkatkan kualitas dan inovasi kesejahteraan masyarakat. Target yang
pelayanan publik sesuai kebutuhan ingin dicapai adalah meningkatnya

dan harapan masyarakat yang kualitas pelayanan publik yang lebih
bertujuan untuk cepat, lebih tepat, dan lebih mudah.

P A K T A I N T E G R I T A S

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal penandatanganan Pakta Integritas antara pimpinan
Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2016 tentang unit kerja vertikal dengan mitra kerja bersangkutan,
Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan yang diperbaharui setiap terjadi perubahan pimpinan
Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal unit kerja vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Pakta Integritas adalah Perbendaharaan terkait. Penerapan ketentuan

pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang tersebut diatas pada KPPN lingkup Kantor Wilayah
komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai Jakarta masih belum mencapai yang maksimal
dengan peraturan perundang-undangan dan terutama pada penandatanganan pakta integritas
kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, antara pimpinan unit kerja vertikal dengan mitra kerja
kolusi dan nepotisme yang dituangkan dalam KPPN bersangkutan dikarenakan permasalahan yang
sebuah dokumen pakta integritas. Peraturan pada umumnya adalah kurangnya koordinasi antara
tersebut juga menetapkan bahwa KPPN dengan pimpinan satker mitra kerjanya dan
penandatanganan Pakta Integritas seluruh terjadi pergantian pimpinan. untuk Pakta integritas
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal internal karena ada mutasi/alih tugas pegawai yang
Perbendaharaan yang diperbaharui pada setiap baru belum diterbitkan pakta kembali.
awal tahun dan dalam hal terjadi perubahan
jabatan/unit kerja pegawai yang bersangkutan;
dan

100