Page 136 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

3 . K I N E R J A D A N T A T A K E L O L A

Merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

M A N A J E M E N K E U A N G A N

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor
PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi DKI Jakarta terkait manajemen keuangan
KPPN selaku satuan kerja, masih terdapat beberapa
permasalahan yang berhasil ditemukan oleh tim
pembinaan dan supervisi KPPN semester II tahun
2019. Permasalahan dimaksud diantaranya terkait
dengan belum lengkapnya beberapa kuitansi bukti
pembayaran, kuitansi belum ditandatangani, belum

terlampirnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk
pembelian barang keperluan perkantoran dan
penatausahaan pembayaran uang lembur, karena
pegawai mendapatkan surat tugas rapat diluar kantor
(RDK) akan tetapi uang lembur dibayarkan.

101