Page 137 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

PRUDENT CASH

MANAGEMENT

Perkembangan pengelolaan kas sejak tahun
2003 sangatlah mengesankan. Pengesahan
Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-

Undang Perbendaharaan Negara telah
memberikan landasan bagi peraturan terperinci
dalam pengelolaan kas. Surat Keputusan
Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan yang
terperinci menetapkan peran, tanggungjawab,

dan prosedur terkait pengaturan perbankan
pemerintah dan pengaturan dana, untuk
melaksanakan anggaran, pengukuhan komitmen

untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan
pembayaran tersentralisasi dari treasury single
account, serta pengelolaan kas dan utang.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan ini mendukung pengelolaan kas yang efektif dan
pruden. Tantangan yang masih tersisa kini kebanyakan terkait dengan peningkatan
kelengkapan fungsi pengelolaan kas dan dukungan terhadap penegakan kepatuhan.

Kerangka kelembagaan untuk pengelolaan Kas di Indonesia, yang dibentuk pada tahun
2004 seiring dengan reorganisasi dalam Kementerian Keuangan bersifat stabil dan berjalan
baik. Tujuan dari pengelolaan kas adalah :
1. Untuk memastikan ketersediaan kas untuk membiayai kewajiban negara

2. Untuk memastikan tindakan yang efektif dan efisien baik untuk mengoptimalkan
penerimaan dari surplus kas maupun untuk mengatasi kekurangan kas

3. Untuk memastikan penyediaan kas bagi semua Kementerian/Lembaga sesuai dengan
perencanaan arus kas mereka guna mendanai kegiatan mereka
4. Untuk memastikan pembayaran yang tepat waktu kepada pemasok semua

Kementerian/lembaga sesuai dengan jadwal kegiatan mereka.

ANALISIS PERMASALAHAN 102