Page 339 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan PIC
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
dan Supervisi Subbag/Seksi
kegiatan RDK Implementasi MPN G2 sebesar Pembayaran Dalam Rangka
Rp.2.760.000,- kepada PT. Putra Kataya Mandiri belum Pelaksanaan APBN
diberi nomor dan tanggal serta belum ditandatangani oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
6. Operasional Kuitansi/Bukti Pembayaran pada bulan Juli 2019 No.Bukti Agar ditandatangani oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Perkantoran 203/SPBY-/2019, Akun: 1702.994.002.C.523121.001 pejabat yang berwenang. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
sebesar Rp.1.567.500,- belum ditandatangani oleh Pembayaran Dalam Rangka
Pejabat yang bertanggungjawab atas penerimaan barang Pelaksanaan APBN
telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik,
juga belum ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
serta belum diberi tanggal lunasnya.

7. Operasional Kuitansi pada bulan Juli 2019 No.bukti 190/SPBY-/2019 Agar ditandatangani oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Perkantoran Akun:1702.994.002.C.523121.001 sebesar Rp.661.050,- pihak ketiga dan oleh 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
kuitansi/bukti pembayaran belum ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. Pembayaran Dalam Rangka
pihak ketiga (PT. Astra International) dan belum Pelaksanaan APBN.
ditandatangani juga oleh Bendahara Pengeluaran.

8. Internalisasi Peta Strategi KPPN untuk tahun 2019 belum ada dan Agar Peta Strategi KPPN Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S- Subbag Umum
pengelolaan kinerja hanya terpasang di ruang kepala KPPN, belum terpasang Tahun 2019 dibuat dan 4752/PB/2018 tanggal 7 Juni 2018 hal
terkait visi, misi, peta di tempat tempat strategis (ruang layanan, ruang rapat, dipasang ditempat-tempat Langkah langkah peningkatan kualitas
strategi KPPN dan ruang pegawai) strategis pengelolaan kinerja DJPb Tahun 2018.
Kontrak Kinerja 2018

9. Kebersihan ruang Ruang kerja pegawai banyak terdapat tumpukan berkas, Agar dijaga kebersihan KMK.127/KMK.01/2013 tenteng Subbag Umum
kerja sehingga terkesan tidak rapi. Selain itu ruangan yang dan kerapiannya secara Program Budaya Di Lingkungan
dimanfaatkan untuk tempat sholat (terbentang beberapa rutin agar tercipta Kementerian Keuangan , dimana di
sajadah+mukena) agak kurang bersih dan rapi. lingkungan kerja yang dalamnya terdapat Budaya Ringkas,
nyaman guna Rapi, Resik, Rawat, Rajin yang
meningkatkan etos kerja dimaksudkan untuk mendorong
dan semangat kerja. tumbuhnya kesadaran, keyakinan dan
kepedulian pegawai Kemenkeu akan
pentingnya penataan ruang kantor dan
dokumen kerja yang ringkas, rapi,
resik/bersih.
10. Sarana dan Daftar Barang Ruangan untuk ruang layanan belum Agar dimutakhirkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Prasarana KPPN dimutakhirkan dimana penanggungjawab Unit Akuntansi ketentuan yang berlaku. 181/PMK.06/2016 Tentang
Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) belum diganti pejabat Penatausahaan Barang Milik Negara
penanggungjawab yang baru masih pejabat yang lama
yaitu Arinto Sujatmono.