Page 338 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN KHUSUS INVESTASI
SEMESTER II TAHUN 2019

Unsur Pembinaan PIC
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
dan Supervisi Subbag/Seksi
1. Operasional Sarana Prasarana Pengarusutamaan Gender belum Kantor Pelayanan Surat Keputusan Menteri Keuangan Subbag Umum
Perkantoran tersedia pada KPPN Khusus Investasi diantaranya: seharusnya memiliki Nomor 568/KM.1/2012 tentang
- Ruang Laktasi sarana dan prasarana Pembentukan Tim PUG Kementerian
- Ramp untuk Difabel Pengarusutamaan Gender Keuangan.
- Area bermain anak
2. Sarana dan Pada ruang pelayanan belum tersedia: Agar KPPN menyediakan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Subbag Umum
prasarana pelayanan a. Kotak saran dan kritik yang dilengkapi dengan alat tulis fasilitas sarana dan nomor KEP-650/PB/2018 tentang
dan kertas prasarana pelayanan Standar Pelayanan pada Instansi
b. Dispenser, gelas dan air minum sesuai dengan standar Vertikal Ditjen Perbendaharaan
pelayanan kantor vertikal
pada Ditjen
Perbendaharaan.
3. Pengamanan dan - Penyediaan Sarana Pemadam Kebakaran untuk Alat Sehubungan dengan Surat Setditjen Perbendaharaan No. S- Subbag Umum
Pemeliharaan Barang Deteksi yaitu Detektor Asap, Detektor Panas, Detektor pentingnya alat deteksi ini 3043/PB.1/2016 tanggal 7 April 2016
Milik Negara Nyala Api dan Detektor Gas pada KPPN Khusus untuk keamanan gedung hal Checklist Bulanan Pengamanan
Investasi tidak ada. kantor, KPPN agar Barang Milik Negara Dalam Rangka
- Penyediaan Sarana Emergency dan Evakuasi yaitu berkoordinasi hal Penanggulangan Kebakaran di lingkup
rute Evakuasi (orang dan atau barang) belum tersedia. pengadaan alat deteksi Ditjen Perbendaharaan.
kepada Kantor Pusat.
Terkait hal ini KPPN telah melaporkan ke Kantor Pusat,
namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut
dari Kantor Pusat.
4. Pelaksanaan Lembur Surat Pernyataan Tanggungjawab Perintah Lembur Agar disesuaikan antara - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
(SPTPL) terdapat 11 pegawai namun di Laporan Daftar pegawai yang terdapat 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Hadir Lembur hanya 7 pegawai. pada SPTPL dengan Pembayaran Dalam Rangka
pegawai yang hadir Pelaksanaan APBN.
lembur. - Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan
Nomor SE-34/PB/2013 tentang Tata
Cara Administrasi Kehadiran dan
Pelaporan Pelaksanaan Kerja Lembur
di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
5. Operasional Surat Pernyataan Keterlambatan Penyelesaian Tagihan Agar diberi nomor, tanggal Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Perkantoran pada SPBy No.00047/PB/015117/2019 Tanggal 10 Juli dan ditandatangani oleh 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
2019 untuk pembayaran konsumsi (makan dan snack) PPK.