Page 334 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 334

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN KHUSUS PENERIMAAN
                                                                       SEMESTER II TAHUN 2019



                         Unsur Pembinaan dan                                                                        Peraturan/ Ketentuan    PIC Subbag/
                  No.                                         Permasalahan                      Rekomendasi
                               Supervisi                                                                                   Terkait             Seksi
                   A    Pelayanan Perbendaharaan
                   1    Survei      Kepuasan  Hasil  survey  kepuasan  pengguna  layanan  Hasil  survei  kepuasaan  1. Kepmenpan  RI  No.     Seksi KI
                        Pengguna Layanan        semester  I  Tahun  2019  belum  dibuatkan  masyarakat  agar  dapat   63/KEP/M.PAN/7/20
                                                laporannya dan belum diinformasikan kepada  diakses  secara  terbuka,   03 tentang Pedoman
                                                publik.  Penyampaian  hasil  survey  wajib  diinformasikan   kepada   Umum
                                                diinformasikan  kepada  publik  melalui  media  publik   (stakeholder   Penyelenggaraan
                                                informasi seperti papan pengumuman, media  /pengguna     layanan).    Pelayanan Publik
                                                massa, website dan media publik.           melalui         papan  2. Kepmenpan  RI  No.
                                                                                           pengumuman     maupun      KEP/25/M.PAN/2/20
                                                                                           website KPPN.              04 tentang Pedoman
                                                                                                                      Umum  Penyusunan
                                                                                           KPPN  agar  melakukan      IKM            Unit
                                                                                           tindak  lanjut  atas  hasil   PelayananInstansi
                                                                                           survei      kepuasaan      Pemerintah.
                                                                                           masyarakat tersebut.    3. Permenpan  No.  16
                                                                                                                     Tahun  2014  tentang
                                                                                                                     Pedoman       Survei
                                                                                                                     Kepuasan
                                                                                                                     Masyarakat
                                                                                                                     Terhadap
                                                                                                                     Penyelenggaraan
                                                                                                                     Pelayanan Publik

                 B      Kinerja dan Tata Kelola
                   2.   Sarana Pengaduan,       Sarana pengaduan tidak diinformasikan ke   Sarana pengaduan agar     PER-3/PB/2013       Subbag Umum
                                                mitra kerja                                di informasikan ke stake   Tentang Pengelolaan
                                                Tidak  terdapat  display  alur  pengaduan  pada  holder melalui email,   Pengaduan di
                                                ruang tunggu KPPN                          telpon, media sosialdll   Direktorat Jenderal
                                                                                           Informasi Saluran         Perbendaharaan.

                                                                                           pengaduan KPPN agar
                                                                                           dilengkapi juga dengan
                                                                                           saluran pengaduan
                                                                                           melalui email dan no
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339