Page 332 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
d. Kesalahan SPM 80%
19. Kartu Kredit Belum dibuatkannya Standar Agar membuat SOP terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Pemerintah Operation Procedure Penggunaan implementasi KKP, setidaknya 196/PMK.05/2018 tentang Tata
KKP dalam Pengadaan Barang dan mencakup : Cara Pembayaran dan Penggunaan
Jasa, sehingga dalam Kartu Kredit Pemerintah pasal 11
pelaksanaannya dikhawatirkan tidak 1. SOP dalam Pengadaan
Barang/Jasa
mengikuti ketentuan dan kurangnya
check and balances.
2. SOP Penerbitan Surat
Perintah Membayar
Penggantian Uang Persediaan
(SPM GUP) dan Surat
Perintah Membayar
Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan
(SPM PTUP) Kartu Kredit
Pemerintah

3. SOP Tambahan Uang
Persediaan (TUP) Kartu Kredit
Pemerintah

20. Kartu Kredit Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Membuat dokumen DPRK dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Subbag Umum
Pemerintah belum dibuatkan dalam penyelesaian DPT dimaksud atas setiap tagihan 196/PMK.05/2018 tentang Tata
tagihan oleh pemegang kartu kredit. KKP Cara Pembayaran dan Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Pasal 47
Demikian pula Daftar Pengeluaran ayat 1
Tagihan (DPT) yang seharusnya
dibuat oleh PPK sebelum diterbitkan
SPBy atas tagihan KKP
21. IKU Kualitas Nilai capaian IKU KPA sampai dengan Agar KPPN KPH meningkatkan Surat Edaran Menteri Keuangan Subbag Umum
Pelaksanaan Triwulan III adalah 84,06. Masih di kinerja pelaksanaan anggaran, Nomor SE-2/MK.1/2019 tentang
Anggaran Satker bawah target IKU per triwulan yakni terutama realisasi anggaran yang Tata Cara Perhitungan Indikator
KPPN KPH 95%. sesuai RPD yang ditetapkan setiap Kinerja Utama Persentase Kualitas
awal triwulan Pelaksanaan Anggaran di
Faktor penyebabnya adalah nilai Lingkungan kementerian Keuangan
konsistensi yang masih jauh dari yang
diharapkan (100%) dan sumbangan
komponen nilai IKPA yang belum
optimal