Page 10 - Modul Guru Fasilitator

11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

12) Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendikan
Karakter

13) Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
14) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak RI Nomor 4

Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

15) Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
di Satuan Pendidikan Formal

16) Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan. Peraturan ini diundangkan menimbang

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya

berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan
pendidikan, untuk melaksanakan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan

satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang
mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan

yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga

kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya (orang tua/wali, komite sekolah, dan
masyarakat). Permendikbud ini disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga

sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir secara tegas untuk menangani dan
mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan

intoleransi. Selain itu untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus
kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya

dengen berspektif pada korban. Permendikbudristek PPKSP juga mengatur :

a. Bentuk kekerasan yang dicegah dan ditangani teridiri atas kekerasan fisik,
kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi,

kebijakan yang mengandun kekerasan serta bentuk kekerasan lainnya yang
dilakukan secara fisik, verbal, non verbal dan/atau melalui media teknologi informasi

dan komunikasi (Pasal 6)
b. Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya

Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite

6 | M O D U L A G E N P E R U B A H A N P E R I L A K U M E N G G U N A K A N M E D I A
A N I M A S I S A T U A B A L I